CIBINONG – Satuan pelaksana penanggulangan bencana (Satlak PB) yang berada dibawah Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat (Kesbanglinmas) Kabupaten Bogor siaga 24 jam dalam menanggulangi bencana dan penanganan pasca bencana alam. Satlak ini tidak hanya membantu masyarakat di Kabupaten Bogor tapi juga di daerah lain yang membutuhkan bantuan (quick respons).
Ketua Tim Satlak PB Kab.Bogor, Budi Aksono, ketika ditemui JURNAL METRO di ruang kerjanya belum lama ini, mengungkapkan satlak ini bertugas mengantisipasi sebelum terjadi bencana, mentransformasikan informasi dari BMG serta ketika terjadi bencana. Sejak beberapa tahun terakhir, timnya harus bekerja ekstra membantu masyarakat Kabupaten Bogor yang terkena bencana baik kebakaran, tanah longsor dan puting beliung. Bahkan timnya juga terjun membantu warga diluar kabupaten ini seperti Cianjur, Depok hingga sunami yang melanda Propinsi Aceh.
Untuk daerah yang sempat dilanda bencana alam di Kabupaten Bogor yang telah ditangani satlak ini antara lain Cigudeg, Cisarua, Megamendung dan Cigombong. Tim ini selain bergerak membantu menanggulangi bencana juga berperan aktif mensosialisasikan hal-hal yang menyangkut penggulangan bencana. Disini, lanjut Budi Aksono, untuk mengantisipasi segala kemungkinan yang terjadi timnya telah dibekali ilmu penanggulangan sehingga ketika diterjunkan mereka telah memahami tugasnya masing-masing.
"Ketika masuk tim, pertama kali mereka dibekali ilmu dasar-dasar penanggulangan bencana oleh instruktur yang ada di Kesbanglinmas. Setelah mendalami dasar-dasar ini mereka dilanjutkan pendidikan praktek di lapangan dengan pengawasan para pembimbing dan nantinya setelah mereka matang akan ilmu penanggulangan mereka siaga 24 jam membantu masyarakat yang membutuhkan," jelasnya.
Tim yang beranggotakan sekitar 112 orang ini, lanjut Budi Aksono, setelah menjalankan tugas di lapangan akan menyerahkan ke bagian kesra desa dan kecamatan untuk melakukan rekontruksi pasca bencana. Disini, tegas Budi bila diperlukan kami akan selalu siap membantu. “Saya berharap arus informasi dari masyarakat tentang terjadinya bencana. Untuk itu diperlukan jalinan koordinasi yang baik antara masyarakat, desa, kecamatan dan satlak agar masyarakat yang membutuhkan bantuan penanggulangan bencana dapat kami respon dengan cepat,” pungkas Budi. (Handoyo/Hepi)
Senin, 08 Februari 2010
Terkait Jalan di Perbatasan Pemkab Sukabumi dan Bogor Saling Lempar Tanggung Jawab
SUKABUMI – Jalan Desa Kutajaya yang menjadi jalan penghubung dan juga batas Kabupaten Sukabumi dan Kabupaten Bogor hingga kini kondisinya sangat memprihatinkan. Ironisnya, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sukabumi dan Bogor saling lempar tanggung jawab terkait perbaikan jalan.
Sekretaris Desa Kutajaya, Yudi Irawan, di ruang kerjanya mensinyalir kedua Pemkab saling lempar tanggung jawab terhadap jalan sepanjang 3,5 km yang menjadi tapal batas kedua wilayah ini. Hal itu terlihat dari kondisi jalan selama tidak kurang dari lima belas tahun tidak pernah tersentuh bantuan. Menurut Yudi, desa telah berulang kali mengusulkan dalam musrenbang desa dan kecamatan, tapi lagi-lagi di musrenbang kabupaten selalu mendapat jawaban sabar.
Menyitir ungkapan Bupati Drs H Sukmawijaya, MM pada kunjungan kerjanya ke desa ini pada hari Jumat (29/1) lalu bahwa sebelumnya Pemkab Sukabumi dan Pemkab Bogor telah membuat MoU untuk menangani jalan dan drainase sepanjang 3,5 km yang menjadi tapal batas antar kabupaten ini.
Kala itu diungkapkan bahwa Pemkab Sukabumi telah menganggarkan sebesar Rp 800 juta yang menurut Yudi Irawan sangat ironis mengingat mayoritas pemanfaat jalan ini adalah warga Kabupaten Sukabumi tapi anggarannya hanya Rp 800 juta. “Seharusnya fifty – fifty,” tandas Yudi.
Sejak beberapa tahun lalu, lanjut Yudi Irawan, desa Kutajaya telah berhasil memasukkan investor dibidang garment untuk menunjang penghasilan desa dan kabupaten serta mengurangi angka pengangguran. Untuk kendaraan pabrik berbobot diatas 8 ton sangat kesulitan masuk ke wilayah ini.
Selain miris mendengar ungkapan bupati tentang jalan ini, Yudi juga miris dengan nasib rekan-rekannya yang telah menjadi PNS. Menurutnya, mereka yang telah menjadi PNS mendapat peningkatan penghasilan dan jaminan dari pemerintah padahal tugas dan kewajibannya sama dengan yang belum mendapat perhatian.
Selain sekretaris desa pemerintah juga harus memikirkan nasib segenap perangkat desa yang selalu dijadikan ujung tombak dan ujung tombok setiap target yang dibebankan pemerintah daerah. Sebagai imbal balik seharusnya bupati juga memberikan penghargaan terhadap desa. Dengan penghargaan ini tentunya pemerintah desa kian memiliki tanggung jawab tinggi terhadap setiap tugas dan kewajibannya sebagai pelayan publik. (Wah/Hep)
Sekretaris Desa Kutajaya, Yudi Irawan, di ruang kerjanya mensinyalir kedua Pemkab saling lempar tanggung jawab terhadap jalan sepanjang 3,5 km yang menjadi tapal batas kedua wilayah ini. Hal itu terlihat dari kondisi jalan selama tidak kurang dari lima belas tahun tidak pernah tersentuh bantuan. Menurut Yudi, desa telah berulang kali mengusulkan dalam musrenbang desa dan kecamatan, tapi lagi-lagi di musrenbang kabupaten selalu mendapat jawaban sabar.
Menyitir ungkapan Bupati Drs H Sukmawijaya, MM pada kunjungan kerjanya ke desa ini pada hari Jumat (29/1) lalu bahwa sebelumnya Pemkab Sukabumi dan Pemkab Bogor telah membuat MoU untuk menangani jalan dan drainase sepanjang 3,5 km yang menjadi tapal batas antar kabupaten ini.
Kala itu diungkapkan bahwa Pemkab Sukabumi telah menganggarkan sebesar Rp 800 juta yang menurut Yudi Irawan sangat ironis mengingat mayoritas pemanfaat jalan ini adalah warga Kabupaten Sukabumi tapi anggarannya hanya Rp 800 juta. “Seharusnya fifty – fifty,” tandas Yudi.
Sejak beberapa tahun lalu, lanjut Yudi Irawan, desa Kutajaya telah berhasil memasukkan investor dibidang garment untuk menunjang penghasilan desa dan kabupaten serta mengurangi angka pengangguran. Untuk kendaraan pabrik berbobot diatas 8 ton sangat kesulitan masuk ke wilayah ini.
Selain miris mendengar ungkapan bupati tentang jalan ini, Yudi juga miris dengan nasib rekan-rekannya yang telah menjadi PNS. Menurutnya, mereka yang telah menjadi PNS mendapat peningkatan penghasilan dan jaminan dari pemerintah padahal tugas dan kewajibannya sama dengan yang belum mendapat perhatian.
Selain sekretaris desa pemerintah juga harus memikirkan nasib segenap perangkat desa yang selalu dijadikan ujung tombak dan ujung tombok setiap target yang dibebankan pemerintah daerah. Sebagai imbal balik seharusnya bupati juga memberikan penghargaan terhadap desa. Dengan penghargaan ini tentunya pemerintah desa kian memiliki tanggung jawab tinggi terhadap setiap tugas dan kewajibannya sebagai pelayan publik. (Wah/Hep)
Pemkab Sosialisasikan Pembangunan Sarana Air Bersih TA 2010
CIBINONG - Setelah berhasil membangun sarana dan prasarana air bersih (SAB) di 35 desa pada 23 kecamatan di tahun anggaran (TA) 2009, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor melalui Dinas Kebersihan dan Pertamanan (DKP) tahun 2010 ini kembali memprogramkan pembangunan SAB dengan alokasi di 26 desa pada 22 kecamatan. Untuk menyukseskan program tersebut, Kamis (4/2) lalu, DKP menggelar rapat koordinasi dan sosialisasi pembangunan SAB TA 2010 yang dihadiri oleh perwakilan dari Kecamatan dan Pemerintah Desa penerima SAB.
Dalam rapat koordinasi yang dipimpin Sekretaris DKP Drs.H.Gin Gin Nugraha.MM, dicapai kesimpulan bahwa DKP bersama aparat kecamatan dan pemerintahan desa secepatnya harus melaksanakan sosialisasi pembangunan SAB kepada masyarakat. Selain itu, juga akan disampaikan informasi tahapan-tahapan pembangunan SAB sesuai dengan keputusan penilaian antara Musrenbang, reses DPRD, Jumling dan proposal permohonan.
"Kami segera sosialisasikan kepada masyarakat tentang pembangunan SAB ini, ini agar diketahui bahwa tujuan program ini adalah untuk peningkatan cakupan sarana air bersih pedesaan sesuai dengan kebutuhan dan keinginan masyarakat," ungkap Gin Gin mewakili Kepala DKP Kab.Bogor Ir.Rosadi Saparodin, yang berhalangan memimpin rapat karena sedang bertugas ke Samarinda.
Kepada JURNAL METRO, Gin Gin yang didampingi oleh Kepala Seksi Sanitasi Air Bersih, Bambam Setia Aji.ST.MBA, mengungkapkan bahwa dalam sosialisasi itu juga akan disampaikan informasi tentang tahapan awal, mulai dari verifikasi, survei lapangan dan perencanaan, sosialisasi pra konstruksi, konstruksi lapangan, kegiatan sosialisasi dan evaluasi pasca konstruksi.
"Dan penting untuk diketahui oleh pemerintahan desa serta masyarakat, bahwa dalam pembangunan sarana dan prasarana air bersih ini terdapat dua sistem pembangunan, yaitu sistem pengeboran atau pun dengan memanfaatkan mata air yang sudah ada," tambah Bambam selaku pelaksana utama kegiatan tersebut.
Dikatakan Bambam lagi, dalam rapat koordinasi tersebut juga dilakukan sesi tanya jawab dan mendengarkan masukan-masukan baik dari desa maupun pihak kecamatan. "Semua masukan yang disampaikan mengarah pada bagaimana pemanfaatan hasil pembangunan yang lebih baik lagi. Tentunya soal ini DKP sudah memiliki rumusan dan konsepnya, jadi sangat baik bila aparat desa dan kecamatan juga memahami persoalan pasca pembangunan," kata Bambam.
Sebelumnya dalam sebuah kesempatan beberapa waktu lalu, kepada JURNAL METRO, Kepala DKP Ir.Rosadi mengutarakan bahwa Pemkab Bogor membutuhkan dukungan dari masyarakat penerima bantuan sarana air bersih agar program tersebut mencapai keberhasilan. "Pemerintah Daerah sangat mengharapkan dukungan masyarakat, misalnya dalam pemeliharaan setelah SAB dibangun nanti," ujar Rosadi seraya menambahkan bahwa program ini merupakan bentuk komitmen Bupati Rachmat Yasin terhadap kesejahteraan masyarakat Kabupaten Bogor. (Arthur)
Dalam rapat koordinasi yang dipimpin Sekretaris DKP Drs.H.Gin Gin Nugraha.MM, dicapai kesimpulan bahwa DKP bersama aparat kecamatan dan pemerintahan desa secepatnya harus melaksanakan sosialisasi pembangunan SAB kepada masyarakat. Selain itu, juga akan disampaikan informasi tahapan-tahapan pembangunan SAB sesuai dengan keputusan penilaian antara Musrenbang, reses DPRD, Jumling dan proposal permohonan.
"Kami segera sosialisasikan kepada masyarakat tentang pembangunan SAB ini, ini agar diketahui bahwa tujuan program ini adalah untuk peningkatan cakupan sarana air bersih pedesaan sesuai dengan kebutuhan dan keinginan masyarakat," ungkap Gin Gin mewakili Kepala DKP Kab.Bogor Ir.Rosadi Saparodin, yang berhalangan memimpin rapat karena sedang bertugas ke Samarinda.
Kepada JURNAL METRO, Gin Gin yang didampingi oleh Kepala Seksi Sanitasi Air Bersih, Bambam Setia Aji.ST.MBA, mengungkapkan bahwa dalam sosialisasi itu juga akan disampaikan informasi tentang tahapan awal, mulai dari verifikasi, survei lapangan dan perencanaan, sosialisasi pra konstruksi, konstruksi lapangan, kegiatan sosialisasi dan evaluasi pasca konstruksi.
"Dan penting untuk diketahui oleh pemerintahan desa serta masyarakat, bahwa dalam pembangunan sarana dan prasarana air bersih ini terdapat dua sistem pembangunan, yaitu sistem pengeboran atau pun dengan memanfaatkan mata air yang sudah ada," tambah Bambam selaku pelaksana utama kegiatan tersebut.
Dikatakan Bambam lagi, dalam rapat koordinasi tersebut juga dilakukan sesi tanya jawab dan mendengarkan masukan-masukan baik dari desa maupun pihak kecamatan. "Semua masukan yang disampaikan mengarah pada bagaimana pemanfaatan hasil pembangunan yang lebih baik lagi. Tentunya soal ini DKP sudah memiliki rumusan dan konsepnya, jadi sangat baik bila aparat desa dan kecamatan juga memahami persoalan pasca pembangunan," kata Bambam.
Sebelumnya dalam sebuah kesempatan beberapa waktu lalu, kepada JURNAL METRO, Kepala DKP Ir.Rosadi mengutarakan bahwa Pemkab Bogor membutuhkan dukungan dari masyarakat penerima bantuan sarana air bersih agar program tersebut mencapai keberhasilan. "Pemerintah Daerah sangat mengharapkan dukungan masyarakat, misalnya dalam pemeliharaan setelah SAB dibangun nanti," ujar Rosadi seraya menambahkan bahwa program ini merupakan bentuk komitmen Bupati Rachmat Yasin terhadap kesejahteraan masyarakat Kabupaten Bogor. (Arthur)
CATATAN KHUSUS ED.49: DEMOCRAZY BUKAN DEMOKRASI
Dinamika dan etika demokrasi di negeri ini terus berkembang, lihat saja sekarang, Tikus, Kerbau, Kambing, Bebek dan Ayam pun ikut berdemo, mereka memang bukan datang dan atas kemauan sendiri, simbolisasi sebuah kecurangan dan korupsi di maknai oleh Tikus, Kerbau menggambarkan pemerintahan yang gemuk tapi lamban dalam menanggapi kebutuhan masyarakat sedang dua ekor Kambing menyimbolkan adanya pejabat negara sebagai pencuri yang pandai berkelit. Kalau Ayam dan Bebek bagaimana? Ayam dan Bebek serta pakaian dalam sebagai protes atas lambatnya penuntasan kasus Bank Century. Massa menganggap Komisi Pemberantasan Korupsi lambat dan tidak jantan dalam mengusut kasus Bank Century. Ayam dan pakaian dalam itu kemudian diserahkan kepada perwakilan KPK, sebagai simbol lemahnya KPK. Kalau Merpati jelas sebagai melambangkan perdamaian
Kini simbolisasi demonstrasi dengan membawa-bawa binatang layaknya menjadi trend, Seperti kasus demo 28 Januari yang lalu, dimana dalam aksi turut serta juga seekor kerbau yang ditulis dengan cat bertuliskan huruf identik SBY dan gambar presiden kita ditaruh dibagian pantat si kerbau. Nah, hal ini yang menjadikan SBY gusar dan melontarkan keluhan soal itu, dan akhirnyapun demo dengan membawa binatang dilarang di Jakarta dengan alasan ketertiban.
Kegusaran Presiden SBY terlihat segera dalam menanggapi demonstrasi ini, dalam curhat-nya SBY mengaku tidak mempersoalkan aksi tersebut. Tanpa menganggu kebebasan demokrasi, SBY mengingatkan perlunya dijaga pranata sosial, hukum dan perilaku dalam aksi demo. "Contohnya, banyak orang yang beri masukan, Pak SBY apa cocok dengan speaker keras sekali dikatakan 'SBY maling', 'Boediono maling', 'menteri maling'," kata dia. Tidak hanya itu, bahkan ada yang membawa kerbau dalam aksinya. "SBY badannya seperti kerbau, foto diinjak-injak di berbagai daerah. Mari kita bahas dengan pikiran jernih karena dunia melihat," tutur SBY. Inikah buah dari dari sebuah proses Reformasi? Apakah harus dengan cara melakukan aksi demo untuk mengemukakan pendapat ? Buat apa kita punya perwakilan kita di DPR ? tambah SBY lagi.
Tidak sedikit pula yang menganggap SBY terlalu berlebihan dalam menyikapi hal ini. Tapi bagaimana dengan mempersonifikasikan seseorang dengan binatang? Apakah juga tidak berlebihan? Kritik sah-sah saja, membawa binatang sebagai simbol juga sebenarnya dalam pandangan seseorang tidak masalah asal tidak berlebihan. Tergantung bagaimana kita menyikapinya, juga harus bijaksana..kalau personifikasi binatang ini berlebihan, nanti malah kita yang berdosa karena bertendensi menghina orang lain, dengan menyamakan dengan binatang, seburuk apapun orang yang dituju. Demonstrasi macam begini biasanya simbol ketidakpuasan atau kekecewaan pada suatu keadaan atau sistem. Tinggal lagi kepada yang berdemo dan didemo dapat meletakkan etika sebagai pijakan dan batasan, sehingga tidak menjadi sesuatu yang kebablasan atau “democrazy”. (Rico Pasaribu)
Kini simbolisasi demonstrasi dengan membawa-bawa binatang layaknya menjadi trend, Seperti kasus demo 28 Januari yang lalu, dimana dalam aksi turut serta juga seekor kerbau yang ditulis dengan cat bertuliskan huruf identik SBY dan gambar presiden kita ditaruh dibagian pantat si kerbau. Nah, hal ini yang menjadikan SBY gusar dan melontarkan keluhan soal itu, dan akhirnyapun demo dengan membawa binatang dilarang di Jakarta dengan alasan ketertiban.
Kegusaran Presiden SBY terlihat segera dalam menanggapi demonstrasi ini, dalam curhat-nya SBY mengaku tidak mempersoalkan aksi tersebut. Tanpa menganggu kebebasan demokrasi, SBY mengingatkan perlunya dijaga pranata sosial, hukum dan perilaku dalam aksi demo. "Contohnya, banyak orang yang beri masukan, Pak SBY apa cocok dengan speaker keras sekali dikatakan 'SBY maling', 'Boediono maling', 'menteri maling'," kata dia. Tidak hanya itu, bahkan ada yang membawa kerbau dalam aksinya. "SBY badannya seperti kerbau, foto diinjak-injak di berbagai daerah. Mari kita bahas dengan pikiran jernih karena dunia melihat," tutur SBY. Inikah buah dari dari sebuah proses Reformasi? Apakah harus dengan cara melakukan aksi demo untuk mengemukakan pendapat ? Buat apa kita punya perwakilan kita di DPR ? tambah SBY lagi.
Tidak sedikit pula yang menganggap SBY terlalu berlebihan dalam menyikapi hal ini. Tapi bagaimana dengan mempersonifikasikan seseorang dengan binatang? Apakah juga tidak berlebihan? Kritik sah-sah saja, membawa binatang sebagai simbol juga sebenarnya dalam pandangan seseorang tidak masalah asal tidak berlebihan. Tergantung bagaimana kita menyikapinya, juga harus bijaksana..kalau personifikasi binatang ini berlebihan, nanti malah kita yang berdosa karena bertendensi menghina orang lain, dengan menyamakan dengan binatang, seburuk apapun orang yang dituju. Demonstrasi macam begini biasanya simbol ketidakpuasan atau kekecewaan pada suatu keadaan atau sistem. Tinggal lagi kepada yang berdemo dan didemo dapat meletakkan etika sebagai pijakan dan batasan, sehingga tidak menjadi sesuatu yang kebablasan atau “democrazy”. (Rico Pasaribu)
Skandal Century Rusak Koalisi?
JAKARTA - Isu teranyar kasus skandal Bank Century adalah kesimpulan PKS (Partai Keadilan Sejahtera) bahwa skandal itu bukan sekedar kejahatan perbankan semata, tetapi merupakan kejahatan terorganisasi dengan target membobol keuangan negara dan dilakukan dengan cara yang sangat 'lihai'. Sebagian anggota Pansus dari Fraksi Golkar juga mengutarakan hal senada dengan PKS.
Menurut Strategic Indonesia dalam siaran pers yang diterima wartawan di Jakarta, Sabtu (5/2) lalu, drama yang disuguhkan para pengambil keputusan banyak mendukung kesimpulan PKS tersebut. Misalnya dari Jusuf Kalla, yang sebagai Wakil Presiden dan menjabat sebagai 'Presiden' karena Presiden Susilo Bambang Yudhoyoni berhalangan, pemberitahuan yang hanya lewat sms, hingga saling tuding dan 'saling lupa' ikut menguatkan simpulan tersebut.
Isu disiapkannya pengganti Wakil Presiden Boediono dari unsur partai ikut memanaskan publik politik Indonesia. Selain itu, adanya ancaman perombakan (reshuffle) kabinet, karena koalisi partai yang mendukung SBY terguncang habis-habisan.
Selanjutnya, penyelidikan yang dilakukan di tingkat Pansus DPR RI adalah penyelidikan politik. Tampaknya masing-masing menggunakan 'kartu kepentingan politik' untuk menangani kasus ini. Bukan hanya kelompok pendukung penuntasan skandal Century yang memainkan 'kartu politik' tetapi juga kubu Partai Demokrat. "Jika semua kelompok memainkan kartu politik yang sama, akan seperti apakah gerangan hasil akhir dari Pansus Angket Skandal Century?" kata Audy Wuisang, program director Strategic Indonesia.
Pertama, kata dia, terdapat kesan bahwa demokrasi tersandera oleh Partai Politik karena kompromi politik tersedia dibalik garangnya perdebatan di Pansus. Golkar dan PKS yang disebut-sebut posisinya sangat menentukan hasil akhir, masih belum mencerminkan pandangan akhir. PKS kukuh menyebut adanya 'kejahatan terorganisasi' sementara Golkar belum bersikap, hal ini memperburam arah penuntasan skandal Century.
Kedua, sosialisasi reshuffle dari Partai Demokrat menunjukkan partai berkuasa tersebut semakin tidak senang dengan sikap kawan-kawan koalisinya. Hitung-hitungan politik menunjukkan ancaman reshuffle selalu ampuh untuk menarik kembali dukungan politik Partai Koalisi. Terlebih, jika jalan panjang memperkarakan Skandal Century tidak menunjukkan jalan singkat. "Jika kompromi memang tercapai dengan hasil 'semua senang', aksi dramatis dan theatrical di Pansus Angket Skandal Century hanya akan dikenang sebagai 'kegenitan politik'," ujarnya.
Ketiga, dia melanjutkan, simpulan PKS menandakan ada kesalahan kronis dalam penanganan Skandal Bank Century. Jika ancaman reshuffle sudah mengemuka, sulit mengharapkan koalisi oposisi yang dipimpin PDIP dapat membuka kasus Bank Century secara 'terang benderang'. "Ancaman reshuflle yang dikeluarkan Partai Demokrat terlampau ampuh untuk dilawan, sementara keuntungan politik dari pengungkapan skandal century tidaklah jelas," kata Audy.
Karena pertimbangan itu, Audy mengaku sulit memprediksi apakah rekomendasi Pansus Angket Bank Century akan menjadi entry point penuntasan kasus Century secara komprehensif. Bahkan, simpulan PKS sendiri pun akan mengambang dan sulit dibuktikan kelak. "Sekali lagi, Indonesia kehilangan momentum pembaharuan karena celah di Pansus tidak dimanfaatkan secara optimal," tuturnya. (Ric)
Menurut Strategic Indonesia dalam siaran pers yang diterima wartawan di Jakarta, Sabtu (5/2) lalu, drama yang disuguhkan para pengambil keputusan banyak mendukung kesimpulan PKS tersebut. Misalnya dari Jusuf Kalla, yang sebagai Wakil Presiden dan menjabat sebagai 'Presiden' karena Presiden Susilo Bambang Yudhoyoni berhalangan, pemberitahuan yang hanya lewat sms, hingga saling tuding dan 'saling lupa' ikut menguatkan simpulan tersebut.
Isu disiapkannya pengganti Wakil Presiden Boediono dari unsur partai ikut memanaskan publik politik Indonesia. Selain itu, adanya ancaman perombakan (reshuffle) kabinet, karena koalisi partai yang mendukung SBY terguncang habis-habisan.
Selanjutnya, penyelidikan yang dilakukan di tingkat Pansus DPR RI adalah penyelidikan politik. Tampaknya masing-masing menggunakan 'kartu kepentingan politik' untuk menangani kasus ini. Bukan hanya kelompok pendukung penuntasan skandal Century yang memainkan 'kartu politik' tetapi juga kubu Partai Demokrat. "Jika semua kelompok memainkan kartu politik yang sama, akan seperti apakah gerangan hasil akhir dari Pansus Angket Skandal Century?" kata Audy Wuisang, program director Strategic Indonesia.
Pertama, kata dia, terdapat kesan bahwa demokrasi tersandera oleh Partai Politik karena kompromi politik tersedia dibalik garangnya perdebatan di Pansus. Golkar dan PKS yang disebut-sebut posisinya sangat menentukan hasil akhir, masih belum mencerminkan pandangan akhir. PKS kukuh menyebut adanya 'kejahatan terorganisasi' sementara Golkar belum bersikap, hal ini memperburam arah penuntasan skandal Century.
Kedua, sosialisasi reshuffle dari Partai Demokrat menunjukkan partai berkuasa tersebut semakin tidak senang dengan sikap kawan-kawan koalisinya. Hitung-hitungan politik menunjukkan ancaman reshuffle selalu ampuh untuk menarik kembali dukungan politik Partai Koalisi. Terlebih, jika jalan panjang memperkarakan Skandal Century tidak menunjukkan jalan singkat. "Jika kompromi memang tercapai dengan hasil 'semua senang', aksi dramatis dan theatrical di Pansus Angket Skandal Century hanya akan dikenang sebagai 'kegenitan politik'," ujarnya.
Ketiga, dia melanjutkan, simpulan PKS menandakan ada kesalahan kronis dalam penanganan Skandal Bank Century. Jika ancaman reshuffle sudah mengemuka, sulit mengharapkan koalisi oposisi yang dipimpin PDIP dapat membuka kasus Bank Century secara 'terang benderang'. "Ancaman reshuflle yang dikeluarkan Partai Demokrat terlampau ampuh untuk dilawan, sementara keuntungan politik dari pengungkapan skandal century tidaklah jelas," kata Audy.
Karena pertimbangan itu, Audy mengaku sulit memprediksi apakah rekomendasi Pansus Angket Bank Century akan menjadi entry point penuntasan kasus Century secara komprehensif. Bahkan, simpulan PKS sendiri pun akan mengambang dan sulit dibuktikan kelak. "Sekali lagi, Indonesia kehilangan momentum pembaharuan karena celah di Pansus tidak dimanfaatkan secara optimal," tuturnya. (Ric)
Bachtiar Tak Akan Politisasi Sapi
JAKARTA - Mantan Menteri Sosial (Mensos), Bachtiar Chamsyah, menyatakan akan menghindari politisasi dalam kasus dugaan korupsi pengadaan sapi dan mesin jahit yang menyeretnya hingga menjadi tersangka. Bachtiar yang saat ini menjabat Ketua Majelis Pertimbangan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) ini pun menyerahkan sepenuhnya penanganan kasus ini ke KPK.
"Kita tidak mau membawa masalah ini menjadi aspek politik," kata Bachtiar saat ditemui usai salat Jumat di Mesjid Al Azhar, Jakarta, Jumat (5/2) lalu. Dia dengan diplomatis menjawab telah menyerahkan sepenuhnya kasus sapi dan mesin jahit ini kepada penyidik KPK. "Saya yakin teman-teman di sana (KPK) arif dan bijaksana," ujar politisi senior itu.
Saat ditanya apakah PPP akan keluar dari koalisi, Bachtiar tidak mau berkomentar. "Tanyakan ke ketua umum," ujarnya. Meski demikian, Bachtiar sempat melontarkan bahwa penunjukan langsung rekanan sapi dan mesin jahit itu adalah atas usulan dari Dirjen Bantuan Jaminan Sosial yang saat itu dijabat Amrun Daulay. Saat ini Amrun Daulay adalah anggota Fraksi Partai Demokrat. KPK juga sudah mengagendakan untuk memeriksa Amrun Daulay.
Kepada wartawan yang mencecarnya dengan beragam pertanyaan, Bachtiar mengakui pengadaan sapi dan mesin jahit dilakukan dengan penunjukan langsung. Langkah itu, dilakukan setelah mendapatkan usulan dari Dirjen Bantuan Jaminan Sosial yang saat itu dijabat Amrun Daulay. "Penunjukan langsung itu adalah suatu usulan. Biasanya menteri tidak mungkin tanpa adanya suatu usulan," kata Bachtiar.
Bachtiar menjelaskan, saat itu dia tidak setuju dengan usulan penunjukan langsung itu. "Tapi kenapa saya setuju, karena dalam argumentasinya dia menyatakan ini bisa dilakukan dan tidak melanggar hukum," jelasnya. Meski demikian, yang menyangkut soal harga, panitia harus mengecek harga ke pasar dan tidak boleh semena-mena.
Bachtiar menjelaskan, pengadaan sapi dan mesin jahit itu sebenarnya adalah program pemberdayaan. Jadi, lanjut Bachtiar, jika masyarakat diberi sapi maka harus mereka harus mendapatkan bimbingan. "Mesin jahit juga seperti itu. Diantar ke seluruh Indonesia, dia harus membimbing orang-orang dan kalau nanti dia menjahit dia harus membeli," jelasnya. "Kami tidak ingin orang miskin sekedar charity, tapi diberdayakan. Karena orang miskin itu ada psikologis."
Mengenai adanya kekurangan 900 ekor sapi, Bachtia mengaku permasalahan itu sudah diselesaikan. "Saat itu saya marah besar pada dirjen. Dan saya perintahkan dirjen untuk segera menyelesaikan. jadi saya kira itu sudah," ujar politisi yang sudah berkiprah sejak era Orde Baru berkuasa.
KPK mengindikasikan dalam kasus pengadaan sapi negara dirugikan hingga Rp 3,6 miliar. Sedangkan kasus mesin jahit diduga merugikan negara Rp 24,5 miliar. Atas tindakannya itu, KPK menilai Bachtiar Chamsyah telah melanggar ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. (Johnner)
"Kita tidak mau membawa masalah ini menjadi aspek politik," kata Bachtiar saat ditemui usai salat Jumat di Mesjid Al Azhar, Jakarta, Jumat (5/2) lalu. Dia dengan diplomatis menjawab telah menyerahkan sepenuhnya kasus sapi dan mesin jahit ini kepada penyidik KPK. "Saya yakin teman-teman di sana (KPK) arif dan bijaksana," ujar politisi senior itu.
Saat ditanya apakah PPP akan keluar dari koalisi, Bachtiar tidak mau berkomentar. "Tanyakan ke ketua umum," ujarnya. Meski demikian, Bachtiar sempat melontarkan bahwa penunjukan langsung rekanan sapi dan mesin jahit itu adalah atas usulan dari Dirjen Bantuan Jaminan Sosial yang saat itu dijabat Amrun Daulay. Saat ini Amrun Daulay adalah anggota Fraksi Partai Demokrat. KPK juga sudah mengagendakan untuk memeriksa Amrun Daulay.
Kepada wartawan yang mencecarnya dengan beragam pertanyaan, Bachtiar mengakui pengadaan sapi dan mesin jahit dilakukan dengan penunjukan langsung. Langkah itu, dilakukan setelah mendapatkan usulan dari Dirjen Bantuan Jaminan Sosial yang saat itu dijabat Amrun Daulay. "Penunjukan langsung itu adalah suatu usulan. Biasanya menteri tidak mungkin tanpa adanya suatu usulan," kata Bachtiar.
Bachtiar menjelaskan, saat itu dia tidak setuju dengan usulan penunjukan langsung itu. "Tapi kenapa saya setuju, karena dalam argumentasinya dia menyatakan ini bisa dilakukan dan tidak melanggar hukum," jelasnya. Meski demikian, yang menyangkut soal harga, panitia harus mengecek harga ke pasar dan tidak boleh semena-mena.
Bachtiar menjelaskan, pengadaan sapi dan mesin jahit itu sebenarnya adalah program pemberdayaan. Jadi, lanjut Bachtiar, jika masyarakat diberi sapi maka harus mereka harus mendapatkan bimbingan. "Mesin jahit juga seperti itu. Diantar ke seluruh Indonesia, dia harus membimbing orang-orang dan kalau nanti dia menjahit dia harus membeli," jelasnya. "Kami tidak ingin orang miskin sekedar charity, tapi diberdayakan. Karena orang miskin itu ada psikologis."
Mengenai adanya kekurangan 900 ekor sapi, Bachtia mengaku permasalahan itu sudah diselesaikan. "Saat itu saya marah besar pada dirjen. Dan saya perintahkan dirjen untuk segera menyelesaikan. jadi saya kira itu sudah," ujar politisi yang sudah berkiprah sejak era Orde Baru berkuasa.
KPK mengindikasikan dalam kasus pengadaan sapi negara dirugikan hingga Rp 3,6 miliar. Sedangkan kasus mesin jahit diduga merugikan negara Rp 24,5 miliar. Atas tindakannya itu, KPK menilai Bachtiar Chamsyah telah melanggar ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. (Johnner)
Lampung Anggarkan Rp 8 Miliar untuk Mobil Pejabat
BANDAR LAMPUNG - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung tak mau kalah jor-joran dengan Pemerintah Pusat dalam mengadakan mobil dinas bagi para pejabatnya. Itu terlihat ketika Pemprov Lampung menganggarkan Rp 8 miliar untuk membeli sepuluh mobil dinas bagi Gubernur Lampung, Ketua Dewan dan Ketua Komisi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Lampung.
“Khusus untuk mobil dinas Gubernur, Pemprov akan membeli jenis Toyota Land Cruiser,” kata Yul Iskandar, Kepala Biro Aset dan Perlengkapan Pemerintah Lampung, Sabtu (06/01). Mobil Toyota Land Cruiser yang selama ini dipakai Gubernur, kata Yul, akan digunakan Wakil Gubernur. “Sedangkan kendaraan yang biasa dipakai Wakil Gubernur akan digunakan Sekretaris Provinsi,” ujarnya.
Rencana pembelian mobil dinas itu dikritik aktivis kebijakan publik, Ariyanto. Menurutnya, pembelian kendaraan dinas baru itu merupakan pemborosan. "Sebab masih banyak prioritas yang lebih menyentuh kesejahteraan rakyat,” kata Direktur Pusat Strategi dan Kebijakan Lampung itu.
Dia menambahkan, mobil dinas yang dipakai oleh para pejabat dan wakil rakyat saat ini masih layak pakai. Selain itu, jenis kendaraan yang akan dibeli pemerintah juga tergolong mobil mewah. “Itu mungkin lebih pada gengsi, bukan efektivitas menjalankan pemerintahan,” ujarnya.
Terkait dengan hal itu, Ketua Umum DPP LSM Komisi Pemantau Aset dan Keuangan Negara (KOMPASKN) Timbul Gultom.SH, mengecam keras pengadaan mobil dinas pejabat pusat dan daerah yang menelan anggaran hingga puluhan miliar rupiah. Menurutnya, saat ini tidak dalam kondisi yang tepat untuk menghamburkan uang rakyat untuk membeli tunggangan para pejabat.
"Semestinya Presiden SBY dan para kepala daerah lebih mengutamakan penggunaan uang negara untuk kepentingan masyarakat luas. Sebab kita tahu sekarang ini masyarakat tengah mengalami kesusahan akibat minimnya lapangan kerja, harga kebutuhan pokok yang terus merangkak naik dan biaya kebutuhan hidup yang kian tinggi. Jadi pembelian mobil dinas itu sangat tidak pantas dan dapat menyakiti hati rakyat," tegasnya kepada JURNAL METRO, Senin (8/2). (Ric)
“Khusus untuk mobil dinas Gubernur, Pemprov akan membeli jenis Toyota Land Cruiser,” kata Yul Iskandar, Kepala Biro Aset dan Perlengkapan Pemerintah Lampung, Sabtu (06/01). Mobil Toyota Land Cruiser yang selama ini dipakai Gubernur, kata Yul, akan digunakan Wakil Gubernur. “Sedangkan kendaraan yang biasa dipakai Wakil Gubernur akan digunakan Sekretaris Provinsi,” ujarnya.
Rencana pembelian mobil dinas itu dikritik aktivis kebijakan publik, Ariyanto. Menurutnya, pembelian kendaraan dinas baru itu merupakan pemborosan. "Sebab masih banyak prioritas yang lebih menyentuh kesejahteraan rakyat,” kata Direktur Pusat Strategi dan Kebijakan Lampung itu.
Dia menambahkan, mobil dinas yang dipakai oleh para pejabat dan wakil rakyat saat ini masih layak pakai. Selain itu, jenis kendaraan yang akan dibeli pemerintah juga tergolong mobil mewah. “Itu mungkin lebih pada gengsi, bukan efektivitas menjalankan pemerintahan,” ujarnya.
Terkait dengan hal itu, Ketua Umum DPP LSM Komisi Pemantau Aset dan Keuangan Negara (KOMPASKN) Timbul Gultom.SH, mengecam keras pengadaan mobil dinas pejabat pusat dan daerah yang menelan anggaran hingga puluhan miliar rupiah. Menurutnya, saat ini tidak dalam kondisi yang tepat untuk menghamburkan uang rakyat untuk membeli tunggangan para pejabat.
"Semestinya Presiden SBY dan para kepala daerah lebih mengutamakan penggunaan uang negara untuk kepentingan masyarakat luas. Sebab kita tahu sekarang ini masyarakat tengah mengalami kesusahan akibat minimnya lapangan kerja, harga kebutuhan pokok yang terus merangkak naik dan biaya kebutuhan hidup yang kian tinggi. Jadi pembelian mobil dinas itu sangat tidak pantas dan dapat menyakiti hati rakyat," tegasnya kepada JURNAL METRO, Senin (8/2). (Ric)
Langganan:
Postingan (Atom)
