Masyarakat Desak DPRD Teliti Rancangan APBD Kabupaten Bogor

BOGOR - Kalangan aktivis Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan elemen masyarakat Kabupaten Bogor mengimbau Fraksi-Fraksi dan Badan Anggaran DPRD Kabupaten Bogor agar berhati-hati dan menyimak secara teliti terhadap Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2010 yang diajukan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor. Setidaknya, dewan harus bersikap kritis dan bisa menolak pengalokasian anggaran yang nilainya spektakuler, seperti proyek-proyek di lingkungan Pemkab.
"Ada indikasi nilai proyek-proyek digelembungkan hingga mencapai angka spektakuler, semisal untuk pengadaan lahan dan pembangunan sekolah yang mencapai diatas Rp 6 miliar. Kemudian perhatikan juga anggaran untuk proyek infrastruktur jalan dan sarana publik, sebab bisa jadi itu sudah diplot oleh dinas terkait untuk kepentingan pengusaha tertentu yang dekat dengan kekuasaan. Kami menganalisa seperti itu, mudah-mudahan anggota dewan pun bisa menyikapi rancangan APBD 2010 dengan teliti dan kritis," kata Direktur Eksekutif LSM Komisi Pemantau Aset dan Keuangan (KOMPASKN) Bogor Raya Muh Rico Pasaribu kepada sejumlah wartawan, Senin (9/11).
Rico mensinyalir penyusunan APBD 2010 berbau kepentingan pihak tertentu, terlebih pada tahun 2009, muncul selentingan yang menyebutkan hampir seluruh proyek besar "dikuasai" oleh pengusaha tertentu yang memiliki 'link' ke pejabat penting karena adanya hutang budi atau balas jasa. "Ini namanya kolusi yang akhirnya bermuara pada korupsi. Mekanismenya memfloting anggaran untuk proyek-proyek yang akan dikuasai melalui APBD. Jadi dewan harus berhati-hati, jangan sampai tergoda untuk mengesahkan anggaran yang tidak realistis," imbuhnya.
Saat ini, tambah Rico, para pelaku korupsi pandai memanfaatkan celah untuk menjalankan aksinya, dan penyusunan APBD adalah salah satu pintu koruptor dan kroninya. Oleh karena itu, jika tidak cermat dan tegas menyikapi usulan pengalokasian anggaran, bukan tidak mungkin "kepentingan" yang disusupkan para koruptor akan mulus dan disetujui DPRD. "Saatnya kini DPRD Kabupaten Bogor menunjukan bukti bahwa mereka adalah wakil rakyat yang berpihak pada kepentingan masyarakat, bukan kepentingan penguasa dan pengusaha," tegasnya.
Hal senada disampaikan oleh aktivis LSM Gerakan Nasional Pemberantasan Korupsi (GNPK), M Sinwan. Dia meminta Dewan bekerja lebih teliti, dan juga menegaskan sikap menolak penyusupan kepentingan pihak tertentu dalam proses penyusunan dan penetapan APBD. "Kita tak ingin dewan menjadi lembaga stempel, mengiyakan saja pengajuan anggaran dari eksekutif. Cermati dan dalami usulan-usulan pengalokasian anggaran, kalau berbau kepentingan dan tidak realistis, coret saja!" ujarnya.
Pernyataan serupa juga disampaikan Mawardi Karim, aktivis LSM Pemantau Kinerja Birokrat dan Legislatif. Ia menilai adanya pengusaha besar yang mendominasi proyek-proyek di Pemkab Bogor dikarenakan terbukanya peluang menyusupkan proyek titipannya melalui penyusunan APBD. Contohnya, tegas Mawardi, dia mendengar bahwa pengajuan anggaran untuk pengadaan sarana-prasaran penanggulangan bencana alam dicoret oleh Ketua Bapeda M Zairin. Sementara alokasi anggaran proyek infrastruktur bernilai fantastis diluluskan begitu saja.
"Pengadaan anggaran sarana penanggulangan bencana alam itu sangat penting, apalagi di Kabupaten Bogor akhir-akhir sering terjadi bencana alam. Tapi usulan itu dicoret tanpa penjelasan yang masuk akal. Sementara anggaran proyek infrastruktur bernilai spektakuler digolkan. Ini pertimbangannya apa? Apa jangan-jangan disini ada titipan kepentingan dari pihak tertentu? Dewan harus tegas lah, jangan mau jadi yes man dan membiarkan ketidakadilan dalam pengusulan anggaran terjadi begitu saja," imbuhnya. (Cok/Art)