JAKARTA — Ketua Umum PP Muhammadiyah Din Syamsuddin mengungkapkan sinyalemen Komisi Pemilihan Umum (KPU) tidak netral dan berpihak pada calon presiden tertentu. Bahkan, dinilai ada anggota KPU yang setuju dengan slogan "satu putaran pilpres". Bila benar KPU tidak netral, maka dipastikan bahwa KPU telah mencederai demokrasi dan mengkhianati rakyat.
Hal ini diutarakan Din saat hadir dalam peresmian gedung di Universitas Muhammadiyah Jakarta, Ciputat, Jumat (3/7) siang. Acara itu dihadiri pula oleh Jusuf Kalla dalam kapasitasnya sebagai Wakil Presiden. "Kemarin kami kumpulkan tokoh lintas agama dan kami menuntut kenetralan KPU. Bahkan, saya SMS orang KPU yang kebetulan berasal dari Muhammadiyah. Saya ingatkan dia supaya bersikap netral. Jika KPU tidak netral dan berpihak, itu akan mencederai demokrasi dan akan mengkhianati hak-hak politik rakyat," katanya.
Menurut Din, salah satu indikasi KPU tidak netral dan berpihak adalah dalam masalah spanduk sosialiasi pilpres dan adanya anggota KPU yang menyatakan persetujuannya dengan wacana pemilu satu putaran. "Saya bukan mengimbau, saya hanya menyatakan boleh jadi kalau hal-hal seperti ini terjadi terus, jangan-jangan rakyat justru akan memilih nomor satu atau nomor tiga karena rasa ketidakadilan. Sungguh ini saya ingatkan kepada KPU," kata Din.
Serukan KPU Netral
Sementara itu, kalangan tokoh lintas agama menyerukan kepada KPU untuk menyelesaikan masalah DPT pada pemilu legislatif dan bersikap netral. Selain itu, para tokoh lintas agama yang berkumpul di Jakarta, akhir pekan lalu, mendesak diperbolehkannya penggunaan KTP demi demokrasi dan legitimasi pemimpin yang terpilih pada pemilu mendatang.
Tokoh agama yang hadir diantaranya Ketua Umum PP Muhammadiyah Din Syamsuddin, Ketua MUI Amidhan, Ketua Walubi Dr Rusli, Sekjen PGI Richard Daulai, Sekretaris KWI Romo Harsono, Sekjen d Indonesian Committee of Religions for Peace Theophilus Bela, Sekjen d Majelis Tinggu Agama Konghucu (Matakin) Uung Sendana, Sekjen Forum Komunikasi Kristiani Jakarta Gustaf Dupe, Tokoh Kristen Bonar Simangunsong, Susy Bastiaans dari Wanita Katolik , dan SAL Tobing Silitonga dari Wanita Kristen Protestan.
Tokoh lintas agama, menurut Din, juga prihatin dengan perkembangan masalah DPT kembali terulang pada pemilu pilpres. Padahal, pilpres merupakan agenda demokrasi penting dan strategis untuk perbaikan kehidupan berbangsa dan bernegara. "Kami menyerukan agar seluruh anak bangsa dan umat agama masing-masing menggunakan hak pilih sebaik-sebaiknya," ujarnya.
Theophilus berharap, KPU dapat bertindak sebagai wasit yang jujur adil dan netral, yang tidak condong pada salah satu peserta pilpres. Karena ketidaknetralan KPU akan menciderai demokrasi. Tokoh lintas agama juga menawarkan solusi agar KTP dapat dijadikan dasar untuk memilih, terutama bagi rakyat yang berhak memilih namun tidak masuk dalam DPT. Tentang kekhawatiran adanya KTP ganda, mereka mengusulkan agar menggunakan tinta kualitas baik sehingga pemilih yang sudah menggunakan hak suaranya, tidak bisa memilih dobel. (Art/Dav/Net)
Minggu, 15 November 2009
Bupati Harus Sikapi Serius Kerusakan Lingkungan di Kabupaten Bogor
BOGOR - Kerusakan lingkungan di daerah Kabupaten Bogor dinilai sudah sangat parah dan semakin mengkhawatirkan, namun hingga kini Bupati Bogor Rachmat Yasin dan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor belum memiliki komitmen serius dalam upaya penanganan atas masalah lingkungan hidup. Padahal, di banyak lokasi terdapat berbagai aktivitas pengusaha, perusahaan dan individu yang berdampak pada terjadinya kerusakan lingkungan.
Hal itu dikemukakan oleh Ketua Pojka Litbang Konsorsium Lembaga Swadaya Masyarakat (KLSMBR) Bogor Raya Rico Pasaribu dan Direktur Eksekutif Pusat Studi Informasi dan Pembangunan Masyarakat (P-Sigma) H.Aminuddin. STp, kepada JURNAL METRO secara terpisah baru-baru ini. Keduanya mengkritisi ketiadaan kebijakan atau program penanganan lingkungan oleh Bupati dan Pemkab Bogor, sehingga kini kerusakan lingkungan kian mengkhawatirkan banyak pihak.
Indikasi kerusakan lingkungan yang sangat parah itu dapat dilihat dari keberadaan ribuan bangunan liar di kawasan Puncak yang berada di lereng Gunung Gede dan Gunung Pangrango. Bahkan di lahan konservasi di Puncak, terdapat ratusan bangunan, sehingga mengakibatkan penyempitan lahan konservasi dan mengurangi daerah resapan air. Selain itu, di wilayah Bogor Barat, khususnya areal hutan di Cigudeg dan Pamijahan terdapat banyak perusahaan penambangan liar galena yang telah mengakibatkan kerusakan lingkungan lantaran bekas areal tambang ditelantarkan.
Selain itu, di wilayah timur Kabupaten Bogor seperti Tanjungsari dan Sukamakmur, terdapat sejumlah penambangan galena serta galian c jenis batu dan tanah yang mengakibatkan banyak pohon ditebang untuk kepentingan lahan eksplorasi serta jalur transportasi truk pengangkut hasil tambang. "Itu baru sedikit dari ratusan aktivitas legal dan ilegal yang terjadi di areal kehutanan dan lahan konservasi. Saya menjadi risau, lantaran Bupati dan Pemkab Bogor sampai sekarang tidak memiliki kebijakan strategis dalam menangani masalah lingkungan," ujar Rico.
Ditambahkannya, yang dimaksudkan dengan kebijakan strategis adalah dengan membentuk tim atau unit khusus yang terdiri dari unsur dinas teknis yang terkait pengelolaan lingkungan. Tim khusus ini, selain bertugas melakukan pengawasan dan penelitian, juga memiliki wewenang menindak setiap aktivitas usaha yang berdampak buruk pada lingkungan. "Idealnya tim ini dibentuk, unsurnya dari Badan Pengelola Lingkungan Hidup, Inspektorat Daerah, Dinas Energi dan SDM, Dinas Tata Ruang dan melibatkan unsur Polri, Kejaksaan dan Perhutani. Saya yakin jika tim tersebut akan dapat meminimalisir aksi perusakan lingkungan," imbuhnya.
Aminuddin juga sepakat dengan ide pembentukan tim atau unit khusus penanganan masalah lingkungan tersebut. "Dalam tim ini juga dilibatkan pakar lingkungan dari kampus, seperti IPB. Saya melihat dengan keberadaan unit khusus tersebut akan muncul sinergi dan tidak akan terjadi lagi tumpang-tindih atau tabrakan dalam menjalankan aturan serta ketentuan terkait dengan lingkungan. Misalnya, Perhutani bisa cepat berkoordinasi dengan Pemkab dan Polisi ketika terjadi galian liar di areal hutan, dan Pemkab akan lebih dulu meminta kajian dari tim khusus ketika hendak mengeluarkan perijinan usaha yang berdampak pada lingkungan," ujar Aminuddin.
Rico dan Aminuddin secara senada mengharapkan jika dalam waktu dekat Bupati tidak membuat kebijakan strategis, maka bukan tidak mungkin kerusakan lingkungan di wilayah Kabupaten Bogor akan kian parah. Jika dikaitkan dengan tudingan Pemprov DKI Jakarta dan banyak pengamat lingkungan, lanjut Rico, mungkin ada benarnya bahwa banjir di Jakarta kerusakan lingkungan di Puncak dan kawasan hutan di wilayah Kabupaten Bogor.
"Kebijakan Pemkab Bogor untuk penanganan masalah lingkungan itu, harus meliputi semua jenis perijinan yang terkait dengan pembangunan perumahan, pabrik, usaha pertambangan dan aktivitas lainnya di areal kehutanan dan lahan konservasi. Bupati Rachmat Yasin saya kira adalah orang peduli lingkungan, jadi sudah semestinya beliau serius dan memberikan perhatian khusus untuk mengantisipasi kerusakan lingkungan di wilayahnya," pungkas Rico dan Aminuddin senada. (Coky/Arthur)
Hal itu dikemukakan oleh Ketua Pojka Litbang Konsorsium Lembaga Swadaya Masyarakat (KLSMBR) Bogor Raya Rico Pasaribu dan Direktur Eksekutif Pusat Studi Informasi dan Pembangunan Masyarakat (P-Sigma) H.Aminuddin. STp, kepada JURNAL METRO secara terpisah baru-baru ini. Keduanya mengkritisi ketiadaan kebijakan atau program penanganan lingkungan oleh Bupati dan Pemkab Bogor, sehingga kini kerusakan lingkungan kian mengkhawatirkan banyak pihak.
Indikasi kerusakan lingkungan yang sangat parah itu dapat dilihat dari keberadaan ribuan bangunan liar di kawasan Puncak yang berada di lereng Gunung Gede dan Gunung Pangrango. Bahkan di lahan konservasi di Puncak, terdapat ratusan bangunan, sehingga mengakibatkan penyempitan lahan konservasi dan mengurangi daerah resapan air. Selain itu, di wilayah Bogor Barat, khususnya areal hutan di Cigudeg dan Pamijahan terdapat banyak perusahaan penambangan liar galena yang telah mengakibatkan kerusakan lingkungan lantaran bekas areal tambang ditelantarkan.
Selain itu, di wilayah timur Kabupaten Bogor seperti Tanjungsari dan Sukamakmur, terdapat sejumlah penambangan galena serta galian c jenis batu dan tanah yang mengakibatkan banyak pohon ditebang untuk kepentingan lahan eksplorasi serta jalur transportasi truk pengangkut hasil tambang. "Itu baru sedikit dari ratusan aktivitas legal dan ilegal yang terjadi di areal kehutanan dan lahan konservasi. Saya menjadi risau, lantaran Bupati dan Pemkab Bogor sampai sekarang tidak memiliki kebijakan strategis dalam menangani masalah lingkungan," ujar Rico.
Ditambahkannya, yang dimaksudkan dengan kebijakan strategis adalah dengan membentuk tim atau unit khusus yang terdiri dari unsur dinas teknis yang terkait pengelolaan lingkungan. Tim khusus ini, selain bertugas melakukan pengawasan dan penelitian, juga memiliki wewenang menindak setiap aktivitas usaha yang berdampak buruk pada lingkungan. "Idealnya tim ini dibentuk, unsurnya dari Badan Pengelola Lingkungan Hidup, Inspektorat Daerah, Dinas Energi dan SDM, Dinas Tata Ruang dan melibatkan unsur Polri, Kejaksaan dan Perhutani. Saya yakin jika tim tersebut akan dapat meminimalisir aksi perusakan lingkungan," imbuhnya.
Aminuddin juga sepakat dengan ide pembentukan tim atau unit khusus penanganan masalah lingkungan tersebut. "Dalam tim ini juga dilibatkan pakar lingkungan dari kampus, seperti IPB. Saya melihat dengan keberadaan unit khusus tersebut akan muncul sinergi dan tidak akan terjadi lagi tumpang-tindih atau tabrakan dalam menjalankan aturan serta ketentuan terkait dengan lingkungan. Misalnya, Perhutani bisa cepat berkoordinasi dengan Pemkab dan Polisi ketika terjadi galian liar di areal hutan, dan Pemkab akan lebih dulu meminta kajian dari tim khusus ketika hendak mengeluarkan perijinan usaha yang berdampak pada lingkungan," ujar Aminuddin.
Rico dan Aminuddin secara senada mengharapkan jika dalam waktu dekat Bupati tidak membuat kebijakan strategis, maka bukan tidak mungkin kerusakan lingkungan di wilayah Kabupaten Bogor akan kian parah. Jika dikaitkan dengan tudingan Pemprov DKI Jakarta dan banyak pengamat lingkungan, lanjut Rico, mungkin ada benarnya bahwa banjir di Jakarta kerusakan lingkungan di Puncak dan kawasan hutan di wilayah Kabupaten Bogor.
"Kebijakan Pemkab Bogor untuk penanganan masalah lingkungan itu, harus meliputi semua jenis perijinan yang terkait dengan pembangunan perumahan, pabrik, usaha pertambangan dan aktivitas lainnya di areal kehutanan dan lahan konservasi. Bupati Rachmat Yasin saya kira adalah orang peduli lingkungan, jadi sudah semestinya beliau serius dan memberikan perhatian khusus untuk mengantisipasi kerusakan lingkungan di wilayahnya," pungkas Rico dan Aminuddin senada. (Coky/Arthur)
Kejati Jabar Instruksikan Penahanan Tersangka Kasus Korupsi
CIREBON - Maraknya pemberitaan media cetak tentang banyaknya tersangka korupsi di wilayah Jawa Barat (Jabar) yang tidak ditahan, mengundang reaksi keras dari Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Jabar H. M. Amari. Untuk itu, Kajati Jabar menginstruksikan kepada seluruh jajaran Kejaksaan negeri (Kejari) di wilayah Jabar untuk segera melakukan penahanan terhadap tersangka kasus korupsi.
Hal itu dikatakan Kajati Jabar M. Amari di sela-sela kunjungan kerjanya ke kantor Kejari Cirebon pada Rabu (17/6) lalu. "Prinsip yang saya sampaikan kepada kajari adalah untuk kesempatan pertama penyidikan harus dilakukan penahanan, jangan menunggu saksi yang lain diperiksa dulu, baru dilakukan penahanan," katanya kepada wartawan didampingi kejari sewilayah Cirebon, Kasi Pidsus, Kasi Pidum dan Kasi Intel Kejati Jabar.
Amari menjelaskan, ada sejumlah pertimbangan yang mendasari instruksi penahanan tersebut. Pertimbangan yang mendasar yakni pertimbangan kemanusiaan. Sebenarnya, katanya, penahanan itu justru menolong tersangka sendiri, bukan untuk menjerumuskan tersangka.
"Kalau tidak segera ditahan kasihan, denyut jantung berdebar terlalu lama sehingga bisa-bisa meninggal. Saya sudah mencermati di tempat lain, terlalu lama menunda penahanan, malah terlalu lama menyiksa orang. Minggu pertama penahanan memang pasti berontak sampai sakit. Namun minggu ketiga sudah mulai sembuh. Ternyata ditahan itu tidak seburuk yang dibayangkan," katanya.
Pertimbangan kedua, lanjutnya, dengan melakukan penahanan memiliki keuntungan, jaksa penyidik akan berpacu dengan waktu sehingga serius menangani perkara. "Pertimbangan ketiga yakni untuk menghindari kemungkinan negatif, diantaranya tersangka bisa melarikan diri atau menghilangkan alat bukti," imbuhnya. (Henry)
Hal itu dikatakan Kajati Jabar M. Amari di sela-sela kunjungan kerjanya ke kantor Kejari Cirebon pada Rabu (17/6) lalu. "Prinsip yang saya sampaikan kepada kajari adalah untuk kesempatan pertama penyidikan harus dilakukan penahanan, jangan menunggu saksi yang lain diperiksa dulu, baru dilakukan penahanan," katanya kepada wartawan didampingi kejari sewilayah Cirebon, Kasi Pidsus, Kasi Pidum dan Kasi Intel Kejati Jabar.
Amari menjelaskan, ada sejumlah pertimbangan yang mendasari instruksi penahanan tersebut. Pertimbangan yang mendasar yakni pertimbangan kemanusiaan. Sebenarnya, katanya, penahanan itu justru menolong tersangka sendiri, bukan untuk menjerumuskan tersangka.
"Kalau tidak segera ditahan kasihan, denyut jantung berdebar terlalu lama sehingga bisa-bisa meninggal. Saya sudah mencermati di tempat lain, terlalu lama menunda penahanan, malah terlalu lama menyiksa orang. Minggu pertama penahanan memang pasti berontak sampai sakit. Namun minggu ketiga sudah mulai sembuh. Ternyata ditahan itu tidak seburuk yang dibayangkan," katanya.
Pertimbangan kedua, lanjutnya, dengan melakukan penahanan memiliki keuntungan, jaksa penyidik akan berpacu dengan waktu sehingga serius menangani perkara. "Pertimbangan ketiga yakni untuk menghindari kemungkinan negatif, diantaranya tersangka bisa melarikan diri atau menghilangkan alat bukti," imbuhnya. (Henry)
BLT dari Utang? Mendongkrak Citra Melalui Utang Luar Negeri
JAKARTA - Ide bantuan langsung tunai (BLT) muncul ketika pemerintah menaikan harga bahan bakar minyak (BBM). BLT saat itu dianggap sebagai salah satu solusi untuk meningkatkan daya beli masyarakat miskin akibat peningkatan harga sejumlah komoditas terkait kenaikan BBM. Dana yang digelontorkan program BLT menyedot anggaran Rp 17 triliun (2005) dan Rp 14,1 triliun (2008). Cakupan penyebaran sebanyak 19,1 juta keluarga miskin di seluruh Indonesia.
Program tersebut kemudian dianggap berhasil. Partai Demokrat (PD), yang merupakan partai besutan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) pun "menjual" program tersebut di masa kampanye Pemilu Legislatif. Efektivitas BLT dalam mendongkrat suara PD, karena uang tunai tersebut disalurkan kepada rakyat miskin yang umumnya swing voter. PD dalam Pemilu
Legislatif meraih 21.703.137 suara.
Pengaruh BLT pada pilihan politik masyarakat diakui sosiolig Universitas Indonesia (UI) Musni Umar. Menurutnya, BLT cukup efektif mendongkrak elektabilitas PD dan SBY. Musni juga menduga pernyatan cawapres Boediono yang akan melanjutkan bagi-bagi uang lewat BLT merupakan upaya merebut simpati rakyat di pilpres. "Itu sangat mungkin. Karena BLT terbukti efektif meraih simpati rakyat kalangan bawah," ujarnya belum lama ini.
Hanya saja, belakangan sumber dana BLT dipersoalkan sejumlah kalangan. Soalnya dananya berasal dari pinjaman komersial dari luar negeri. Menurut Ketua BPK Anwar Nasution, bunganya mencapai 12%-13%. Sumber dana BLT yang berasal dari utang dinilai sejumlah kalangan sebagai upaya menjebak masyarakat. Pemerintah dianggap berupaya menenangkan masyarakat akibat kenaikan BBM, tapi akibat buruknya akan dirasakan masyarakat ke depan.
Soal peningkatan utang di pemerintahan SBY juga diakui pengamat politik Tjipta Lesmana. Menurutnya, dalam pemerintahan Kabinet Indonesia Bersatu (KIB), setiap tahun negara menambah hutan Rp 100 trilun. Sehingga selama 4 tahun pemerintahan
tercatat utang RI mengalami penambahan Rp 400 triliun. Tjipta mengamini kalau BLT merupakan salah satu faktor bertambahnya utang tersebut. Sebab anggaran tersebut bukan untuk investasi melainkan bagi-bagi uang semata. Akibatnya, ke depan pemerintah harus membayar utang tersebut berikut bunganya.
Citra Melorot
Kabar dana BLT berasal dari utang bukan tidak mungkin bisa membuat citra pasangan SBY-Boediono melorot. Apalagi BLT pada kampanye Pileg yang lalu, sempat menjadi jualan Partai Demokrat (PD). Kubu SBY kemudian menunjuk Chatib Basri, pengamat ekonomi yang kini jadi tim ekonomi SBY-Boediono. Pria berkacamata ini kemudian membantah kalau sumber dana BLT berasal dari utang negara BLT, melainkan dari alokasi subsidi BBM.
Untuk memastikan BLT bukan berasal dari utang negara, Chatib kemudian menyarankan agar mengecek pada daftar Development Policy Loan. Besarnya BLT yang diperoleh dari subsidi BBM itu, terang Chatib, sebesar Rp 14,1 triliun yang diberikan kepada 19,1 juta kepala keluarga miskin.
Namun keterangan Chatib tidak lantas diterima sejumlah kalangan. Direktur Central Banking Crisis (CBC) Deni Danuri mengatakan, pernyataan Chatib soal BLT berasal dari alokasi subsidi BBM hanyalah istilah rekayasa APBN saja. Sebab kenyataannya, kata Deni, anggaran untuk BLT itu diambil dari APBN, yang merupakan hasil pinjaman luar negeri maupun Surat Utang Negara (SUN).
Akibatnya beban APBN pun menjadi semakin berat. "BLT adalah salah satu penyebab defisitnya APBN. Karena BLT dibiayai dari pinjaman dan SUN dengan bunga yang tinggi. Sehingga memperberat APBN," jelas Deni. Ironisnya, utang untuk pembiayaan BLT termasuk utang komersial karena bunganya mencapai 12%-13%. Bukan pinjaman lunak dari lembaga internasional, yang rata-rata bunganya hanya sekitar 4%-6%.
Sekjen Nasional Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) Yuna Farhan juga sepakat dengan Deni. Menurut Yuna, dari hasil pembicaraan Fitra dengan Panitia Anggaran DPR, terungkap kalau dana BLT itu berasal dari utang luar negeri. "Jadi mau tidak mau negara harus bayar utang dalam jangka waktu panjang dengan bunga yang tidak sedikit. Ini namanya mengatasi masalah dengan memunculkan masalah baru," tegas Yuna.
Yuna berpendapat, seharusnya dana BLT diambil dari anggaran stimulus fiskal yang telah ditetapkan pemerintah untuk mengatasi kebijakan menaikan harga BBM. Tapi kenyataannya dana stimulus yang dikeluarkan pemerintah tahun 2009 saja, justru 80% diambil orang kaya ketimbang rakyat miskin.
Yuna memaparkan, tahun 2009 pemerintah telah mengalokasikan dana Rp 71,3 triliyun untuk stimulus fiskal. Namun mayoritas anggaran justru untuk kepentingan para pemilik modal, seperti penurunan pajak PPh Badan dan Pribadi dan subsidi Pajak barang Mewah dan dunia usaha.
Alhasil, dana untuk rakyat miskin melalui BLT hanya dialokasikan Rp 14,1 triliun. Dari anggaran tersebut yang disalurkan ke 19,1 juta keluarga miskin Rp l3,370 triliun. Adapun sisanya, sebesar Rp 806 miliar dipakai untuk biaya penyaluran, yaitu Departemen Sosial, Bappenas, Kementerian Kesejahteraan Rakyat, PT Pos, dan Badan Pusat Statistik (BPS).
Sementara pakar ekonomi dari Universitas Gajah Mada (UGM) Revrisond Baswir, sejatinya BLT itu diadakan pemerintah untuk mengatasi dampak kenaikan harga BBM tahun 2005 silam. Program Kompensasi Pengurangan Subsidi (PKPS) BBM itu diatur dalam Inpres Nomor 12 Tahun 2005, yang dikeluarkan pada 10 September 2005.Tapi kenyataannya, ujar Revrisond, sekalipun BBM sudah mengalami penurunan sebanyak 3 kali pada pertengahan 2008, BLT tetap saja disalurkan.
"Penyaluran BLT di saat pemerintah sudah menurunkan harga BBM jelas melanggar Inpres. Jadi wajar kalau banyak yang mencurigai pembagian BLT punya muatan politik. Terutama untuk mendongkrak citra SBY," pungkas Revrisond. (Art/Ric)
Program tersebut kemudian dianggap berhasil. Partai Demokrat (PD), yang merupakan partai besutan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) pun "menjual" program tersebut di masa kampanye Pemilu Legislatif. Efektivitas BLT dalam mendongkrat suara PD, karena uang tunai tersebut disalurkan kepada rakyat miskin yang umumnya swing voter. PD dalam Pemilu
Legislatif meraih 21.703.137 suara.
Pengaruh BLT pada pilihan politik masyarakat diakui sosiolig Universitas Indonesia (UI) Musni Umar. Menurutnya, BLT cukup efektif mendongkrak elektabilitas PD dan SBY. Musni juga menduga pernyatan cawapres Boediono yang akan melanjutkan bagi-bagi uang lewat BLT merupakan upaya merebut simpati rakyat di pilpres. "Itu sangat mungkin. Karena BLT terbukti efektif meraih simpati rakyat kalangan bawah," ujarnya belum lama ini.
Hanya saja, belakangan sumber dana BLT dipersoalkan sejumlah kalangan. Soalnya dananya berasal dari pinjaman komersial dari luar negeri. Menurut Ketua BPK Anwar Nasution, bunganya mencapai 12%-13%. Sumber dana BLT yang berasal dari utang dinilai sejumlah kalangan sebagai upaya menjebak masyarakat. Pemerintah dianggap berupaya menenangkan masyarakat akibat kenaikan BBM, tapi akibat buruknya akan dirasakan masyarakat ke depan.
Soal peningkatan utang di pemerintahan SBY juga diakui pengamat politik Tjipta Lesmana. Menurutnya, dalam pemerintahan Kabinet Indonesia Bersatu (KIB), setiap tahun negara menambah hutan Rp 100 trilun. Sehingga selama 4 tahun pemerintahan
tercatat utang RI mengalami penambahan Rp 400 triliun. Tjipta mengamini kalau BLT merupakan salah satu faktor bertambahnya utang tersebut. Sebab anggaran tersebut bukan untuk investasi melainkan bagi-bagi uang semata. Akibatnya, ke depan pemerintah harus membayar utang tersebut berikut bunganya.
Citra Melorot
Kabar dana BLT berasal dari utang bukan tidak mungkin bisa membuat citra pasangan SBY-Boediono melorot. Apalagi BLT pada kampanye Pileg yang lalu, sempat menjadi jualan Partai Demokrat (PD). Kubu SBY kemudian menunjuk Chatib Basri, pengamat ekonomi yang kini jadi tim ekonomi SBY-Boediono. Pria berkacamata ini kemudian membantah kalau sumber dana BLT berasal dari utang negara BLT, melainkan dari alokasi subsidi BBM.
Untuk memastikan BLT bukan berasal dari utang negara, Chatib kemudian menyarankan agar mengecek pada daftar Development Policy Loan. Besarnya BLT yang diperoleh dari subsidi BBM itu, terang Chatib, sebesar Rp 14,1 triliun yang diberikan kepada 19,1 juta kepala keluarga miskin.
Namun keterangan Chatib tidak lantas diterima sejumlah kalangan. Direktur Central Banking Crisis (CBC) Deni Danuri mengatakan, pernyataan Chatib soal BLT berasal dari alokasi subsidi BBM hanyalah istilah rekayasa APBN saja. Sebab kenyataannya, kata Deni, anggaran untuk BLT itu diambil dari APBN, yang merupakan hasil pinjaman luar negeri maupun Surat Utang Negara (SUN).
Akibatnya beban APBN pun menjadi semakin berat. "BLT adalah salah satu penyebab defisitnya APBN. Karena BLT dibiayai dari pinjaman dan SUN dengan bunga yang tinggi. Sehingga memperberat APBN," jelas Deni. Ironisnya, utang untuk pembiayaan BLT termasuk utang komersial karena bunganya mencapai 12%-13%. Bukan pinjaman lunak dari lembaga internasional, yang rata-rata bunganya hanya sekitar 4%-6%.
Sekjen Nasional Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) Yuna Farhan juga sepakat dengan Deni. Menurut Yuna, dari hasil pembicaraan Fitra dengan Panitia Anggaran DPR, terungkap kalau dana BLT itu berasal dari utang luar negeri. "Jadi mau tidak mau negara harus bayar utang dalam jangka waktu panjang dengan bunga yang tidak sedikit. Ini namanya mengatasi masalah dengan memunculkan masalah baru," tegas Yuna.
Yuna berpendapat, seharusnya dana BLT diambil dari anggaran stimulus fiskal yang telah ditetapkan pemerintah untuk mengatasi kebijakan menaikan harga BBM. Tapi kenyataannya dana stimulus yang dikeluarkan pemerintah tahun 2009 saja, justru 80% diambil orang kaya ketimbang rakyat miskin.
Yuna memaparkan, tahun 2009 pemerintah telah mengalokasikan dana Rp 71,3 triliyun untuk stimulus fiskal. Namun mayoritas anggaran justru untuk kepentingan para pemilik modal, seperti penurunan pajak PPh Badan dan Pribadi dan subsidi Pajak barang Mewah dan dunia usaha.
Alhasil, dana untuk rakyat miskin melalui BLT hanya dialokasikan Rp 14,1 triliun. Dari anggaran tersebut yang disalurkan ke 19,1 juta keluarga miskin Rp l3,370 triliun. Adapun sisanya, sebesar Rp 806 miliar dipakai untuk biaya penyaluran, yaitu Departemen Sosial, Bappenas, Kementerian Kesejahteraan Rakyat, PT Pos, dan Badan Pusat Statistik (BPS).
Sementara pakar ekonomi dari Universitas Gajah Mada (UGM) Revrisond Baswir, sejatinya BLT itu diadakan pemerintah untuk mengatasi dampak kenaikan harga BBM tahun 2005 silam. Program Kompensasi Pengurangan Subsidi (PKPS) BBM itu diatur dalam Inpres Nomor 12 Tahun 2005, yang dikeluarkan pada 10 September 2005.Tapi kenyataannya, ujar Revrisond, sekalipun BBM sudah mengalami penurunan sebanyak 3 kali pada pertengahan 2008, BLT tetap saja disalurkan.
"Penyaluran BLT di saat pemerintah sudah menurunkan harga BBM jelas melanggar Inpres. Jadi wajar kalau banyak yang mencurigai pembagian BLT punya muatan politik. Terutama untuk mendongkrak citra SBY," pungkas Revrisond. (Art/Ric)
Elit PPP Ancam Kader Pendukung Prabowo
JAKARTA - Elit Partai Persatuan Pembangunan (PPP) mulai kebakaran jenggot dan gelisah dengan sikap sejumlah tokoh PPP dan pengurus di 27 Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) yang memberikan dukungan kepada pasangan Megawati-Prabowo dengan membentuk Front Persatuan Pendukung Prabowo (FPPP). Partai berlambang Kabah tersebut segera mengeluarkan surat peringatan kepada sejumlah kader yang tidak mendukung pasangan SBY-Budiono.
Wakil Sekjen DPP PPP Muhammad Romahurmuziy menyatakan, aksi pembelotan kader sudah dibahas dalam rapat DPP. Pihaknya mengaku sudah mendapat informasi pembelotan tersebut dari media. Karena itu, pihaknya akan segera mengklarifikasi kepada yang bersangkutan. "Kami akan klarifikasi kepada yang bersangkutan. Jika nantinya terbukti, kita beri surat peringatan," kata Romahurmuziy, akhir pekan ketiga Juni lalu.
Rommy, panggilan akrab Romahurmuziy menambahkan, secara organisasi PPP solid mendukung pasangan SBY-Boediono. Karena itu, ketika ada kader yang tidak patuh maka DPP PPP harus segera mengambil tindakan. "Tak ada perubahan dukungan politik dari PPP. Kami masih komitmen mendukung SBY-Boediono. Kalau ada kader-kader PPP yang mendukung pasangan lain, akan kami bahas dalam rapat DPP," ujarnya.
Seperti diberitakan, dukungan kader PPP terpecah dalam Pilpres mendatang. Secara resmi PPP berkoalisi dengan Partai Demokrat untuk mendukung SBY-Boediono. Di sisi lain, 16 pengurus harian DPP dan 27 DPW mendirikan Front Persatuan Pendukung Prabowo (F-PPP). Bahkan, kubu Ketua Majelis Pertimbangan Pusat Bachtiar Chamsyah juga bergabung dengan F-PPP.
Hal itu terlihat dari masuknya Lukman Hakim Hasibuan di struktur F-PPP. Padahal, Lukman selama ini sangat lantang bersuara agar PPP berkoalisi dengan Demokrat untuk mendukung SBY-Boediono.
Ketua F-PPP Rusdi Hanafi mengaku sudah siap dengan segala konsekuensi yang diambil DPP PPP. Hanya saja, Ketua DPP PPP ini mengingatkan bahwa F-PPP bukanlah bagian dari struktur partai. Selain itu, keterlibatan kader di F-PPP atas inisiatif pribadi bukan organisasi.
"Dukungan kami ini bersifat pribadi, tidak membawa atribut partai," ungkapnya. (Cok/net)
Wakil Sekjen DPP PPP Muhammad Romahurmuziy menyatakan, aksi pembelotan kader sudah dibahas dalam rapat DPP. Pihaknya mengaku sudah mendapat informasi pembelotan tersebut dari media. Karena itu, pihaknya akan segera mengklarifikasi kepada yang bersangkutan. "Kami akan klarifikasi kepada yang bersangkutan. Jika nantinya terbukti, kita beri surat peringatan," kata Romahurmuziy, akhir pekan ketiga Juni lalu.
Rommy, panggilan akrab Romahurmuziy menambahkan, secara organisasi PPP solid mendukung pasangan SBY-Boediono. Karena itu, ketika ada kader yang tidak patuh maka DPP PPP harus segera mengambil tindakan. "Tak ada perubahan dukungan politik dari PPP. Kami masih komitmen mendukung SBY-Boediono. Kalau ada kader-kader PPP yang mendukung pasangan lain, akan kami bahas dalam rapat DPP," ujarnya.
Seperti diberitakan, dukungan kader PPP terpecah dalam Pilpres mendatang. Secara resmi PPP berkoalisi dengan Partai Demokrat untuk mendukung SBY-Boediono. Di sisi lain, 16 pengurus harian DPP dan 27 DPW mendirikan Front Persatuan Pendukung Prabowo (F-PPP). Bahkan, kubu Ketua Majelis Pertimbangan Pusat Bachtiar Chamsyah juga bergabung dengan F-PPP.
Hal itu terlihat dari masuknya Lukman Hakim Hasibuan di struktur F-PPP. Padahal, Lukman selama ini sangat lantang bersuara agar PPP berkoalisi dengan Demokrat untuk mendukung SBY-Boediono.
Ketua F-PPP Rusdi Hanafi mengaku sudah siap dengan segala konsekuensi yang diambil DPP PPP. Hanya saja, Ketua DPP PPP ini mengingatkan bahwa F-PPP bukanlah bagian dari struktur partai. Selain itu, keterlibatan kader di F-PPP atas inisiatif pribadi bukan organisasi.
"Dukungan kami ini bersifat pribadi, tidak membawa atribut partai," ungkapnya. (Cok/net)
Pilpres 2009: SBY-Budiono Berpotensi Terjungkal di Putaran Pertama
JAKARTA — Ternyata tidak satu pun hasil survei yang bisa menjamin pasangan calon presiden-calon wakil presiden Susilo Bambang Yudhoyono-Boediono dapat melenggang meraih kursi RI-1 dan RI-2 hanya dengan satu kali putaran pemilu presiden. Bahkan jika nanti pasangan SBY-Budiono terjebak untuk terus-terusan sibuk menangkis dan melemparkan isu-isu, pasangan ini berpotensi terjungkal di putaran pertama.
Sebab, berdasarkan Undang Undang (UU) Pemilihan Presiden, pasangan yang menang satu putaran, selain harus meraih suara 50 persen plus satu, juga harus memperoleh 20 persen suara di 17 provinsi. "Dari sisi metodologi, tidak ada satu pun lembaga survei yang memastikan kemenangan SBY-Boediono menang di 17 provinsi lebih. Sampelnya tidak ada yang bisa mewakili populasi nasional," ujar Juru Bicara JK-Win, Indra Jaya Piliang dalam sebuah diskusi politik di Jakarta, Senin (15/6) lalu.
Menurut Indra, lembaga survei tidak punya alat ukur apakah di 17 provinsi itu suara SBY-Boediono unggul dan tersebar. "Saya ragu apakah SBY-Boediono bisa unggul di Indonesia bagian timur, seperti Nusa Tenggara, Maluku, Gorontalo, Papua, Papua Timur, dan lainnya. Belum lagi di daerah-daerah berbasis PDIP, seperti Bali dan Kalimantan Tengah," ujarnya.
Indra menambahkan, saat ini pasangan SBY-Boediono sibuk menangkis isu-isu neoliberal, dan lainnya, yang membuat tingkat keterpilihan pasangan Jawa tersebut semakin menukik. Jika isu-isu lainnya terus digelontorkan hingga menjelang pilpres mendatang, kata Indra, pasangan tersebut bahkan berpotensi terhempas di putaran pertama.
Sementara itu, Calon presiden Megawati Soekarnoputri tidak yakin pelaksanaan pemilu presiden (pilpres) akan berlangsung satu putaran. Dalam orasinya di Lapangan Senaman Mentikai, Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Senin (15/6) lalu, Mega dalam pidato tanpa teks mengatakan, pilpres satu putaran menyatakan wacana satu putaran adalah sebuah kesombongan.
"Ada yang katakan pemilu akan berjalan satu putaran. Seolah-olah tidak ada lawannya, saya katakan sombong sekali orang ini. Padahal, ada 3 pasang calon dan saya lebih yakin lebih demokratis pilpres berlangsung 2 putaran. Lalu, mereka naikkan 70 persen, itu dari mana datangnya? Olahraga lompatan saja, harus berlatih setiap hari. Sekarang tanpa latihan bisa 70 persen, itu datangnya dari mana?" kata Megawati.
Mega kemudian menyatakan keyakinannya, bila memang dikehendaki Allah SWT, maka dirinya bisa kembali menjadi presiden. "Bagi saya hal itu (presiden) bukanlah hal yang baru. Kalau diizinkan Allah SWT, itu bisa terjadi. Saya adalah perempuan pertama yang bisa duduk jadi presiden. Baru saya yang menjadi presiden. Bisa menunjukkan, bisa bersaing kepada laki-laki," ungkapnya lagi.
Dalam orasi politiknya di depan ribuan massa pendukungnya, Megawati berjanji akan melakukan moratorium hutan bila terpilih kembali. Megawati mengklaim, saat dirinya menjadi presiden menggantikan Gus Dur, dirinyalah yang memelopori moratorium hutan. "Tidak seperti sekarang, hutan ditebang. Dalam menata lingkungan yang baik berdampak pada kesejahteraan rakyat. Kalau saya terpilih lagi, saya akan lakukan moratorium hutan lagi. Saya akan lihat, siapa sebetulnya bertanggung jawab," pungkasnya. (Cok/Net)
Sebab, berdasarkan Undang Undang (UU) Pemilihan Presiden, pasangan yang menang satu putaran, selain harus meraih suara 50 persen plus satu, juga harus memperoleh 20 persen suara di 17 provinsi. "Dari sisi metodologi, tidak ada satu pun lembaga survei yang memastikan kemenangan SBY-Boediono menang di 17 provinsi lebih. Sampelnya tidak ada yang bisa mewakili populasi nasional," ujar Juru Bicara JK-Win, Indra Jaya Piliang dalam sebuah diskusi politik di Jakarta, Senin (15/6) lalu.
Menurut Indra, lembaga survei tidak punya alat ukur apakah di 17 provinsi itu suara SBY-Boediono unggul dan tersebar. "Saya ragu apakah SBY-Boediono bisa unggul di Indonesia bagian timur, seperti Nusa Tenggara, Maluku, Gorontalo, Papua, Papua Timur, dan lainnya. Belum lagi di daerah-daerah berbasis PDIP, seperti Bali dan Kalimantan Tengah," ujarnya.
Indra menambahkan, saat ini pasangan SBY-Boediono sibuk menangkis isu-isu neoliberal, dan lainnya, yang membuat tingkat keterpilihan pasangan Jawa tersebut semakin menukik. Jika isu-isu lainnya terus digelontorkan hingga menjelang pilpres mendatang, kata Indra, pasangan tersebut bahkan berpotensi terhempas di putaran pertama.
Sementara itu, Calon presiden Megawati Soekarnoputri tidak yakin pelaksanaan pemilu presiden (pilpres) akan berlangsung satu putaran. Dalam orasinya di Lapangan Senaman Mentikai, Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Senin (15/6) lalu, Mega dalam pidato tanpa teks mengatakan, pilpres satu putaran menyatakan wacana satu putaran adalah sebuah kesombongan.
"Ada yang katakan pemilu akan berjalan satu putaran. Seolah-olah tidak ada lawannya, saya katakan sombong sekali orang ini. Padahal, ada 3 pasang calon dan saya lebih yakin lebih demokratis pilpres berlangsung 2 putaran. Lalu, mereka naikkan 70 persen, itu dari mana datangnya? Olahraga lompatan saja, harus berlatih setiap hari. Sekarang tanpa latihan bisa 70 persen, itu datangnya dari mana?" kata Megawati.
Mega kemudian menyatakan keyakinannya, bila memang dikehendaki Allah SWT, maka dirinya bisa kembali menjadi presiden. "Bagi saya hal itu (presiden) bukanlah hal yang baru. Kalau diizinkan Allah SWT, itu bisa terjadi. Saya adalah perempuan pertama yang bisa duduk jadi presiden. Baru saya yang menjadi presiden. Bisa menunjukkan, bisa bersaing kepada laki-laki," ungkapnya lagi.
Dalam orasi politiknya di depan ribuan massa pendukungnya, Megawati berjanji akan melakukan moratorium hutan bila terpilih kembali. Megawati mengklaim, saat dirinya menjadi presiden menggantikan Gus Dur, dirinyalah yang memelopori moratorium hutan. "Tidak seperti sekarang, hutan ditebang. Dalam menata lingkungan yang baik berdampak pada kesejahteraan rakyat. Kalau saya terpilih lagi, saya akan lakukan moratorium hutan lagi. Saya akan lihat, siapa sebetulnya bertanggung jawab," pungkasnya. (Cok/Net)
Konspirasi Besar dalam Kasus Antasari
Jakarta- Untuk mengungkap motif pembunuhan Nasrudin serta peranan Antasari Azhar dan Rani dalam kasus itu, pengamat kepolisian dan hukum, Irjen Pol (Purn) Sudirman Ail, menyarankan agar polisi lebih memfokuskan penyidikan pada peran Sigid Haryo Wibisono.
Menurut dia, ada konspirasi besar di balik kasus pembunuhan Nasruddin.
Sangat tidak masuk akal, kata mantan Kapolda Sumsel ini, seorang jaksa karier seperti Antasari memerintahkan pembunuhan hanya karena motif asmara, apalagi dia telah mengadukan kasus teror dari Nasruddin tersebut kepada Kapolri. ”Bagaimana mungkin dia sudah mengadu kepada Kapolri dan kemudian memerintahkan pembunuhan. Ini sangat bodoh,” tuturnya kepada wartawan baru-baru ini.
Yang lebih masuk akal, menurut Sudirman Ail, ada pihak tertentu yang mengetahui adanya laporan Antasari kepada Kapolri dan kemudian memanfaatkannya. ”Dunia intelijen itu dunia orang cerdas. Hanya orang cerdaslah yang bisa bermain dengan memanfaatkan orang-orang yang tidak cerdas,” katanya.
Sudirman berpendapat Sigid bisa jadi faktor kunci, bahkan sangat mungkin menjadi figur sentral. Sebab, keterkaitan Antasari dalam kasus tersebut lebih didasarkan pada keterangan Sigid dan Wiliardi.
”Kalau toh disebutkan bahwa ada bukti dalam CCTV bahwa AA dan WW pernah bertemu di rumah SHW, tapi kan belum ada bukti bahwa AA yang menyuruh. Sementara itu peran SHW sangat jelas, dia yang menyediakan uang. Ini fakta. Kalau dia mau membiayai, berarti ada apa-apanya?” ujarnya.
Seperti diberitakan, Sigid yang mantan Staf Ahli Mensos Bachtiar Chamsyah ini membiayai investigasi atas teror Nasrudin kepada Antasari. Adanya teror ini diadukan Antasari kepada Kapolri.
Dalam penembakan Nasruddin, uang untuk para eksekutor sebesar Rp 500 juta yang diberikan oleh Williardi kepada para pelaku lapangan juga berasal dari Sigid.
”Berdasarkan data yang saya baca di media, SHW ini dalam kehidupan sehari-hari mempunyai jaringan yang kuat. Jaringan yang cukup kuat ini memungkinkan dirinya membentuk jaringan intelijen swasta. Dia seolah-olah mampu menggerakkan orang-orang tertentu, termasuk AA dan WW,” ujar Sudirman.
Menjawab pertanyaan tentang adanya rumor bahwa polisi menemukan dana ratusan miliar di rekening Sigid dan Rani—uang titipan dari para pengusaha untuk Antasari—Sudirman mengatakan, tuduhan itu sulit untuk dibuktikan. ”Kalau memang benar ada dana tersebut di rekeningnya, itu semakin membuktikan besarnya peran SHW,” ujarnya.
Sementara itu, sejak penembakan suaminya pada 14 Maret 2009, Rani seperti ditelan bumi. Polisi hanya memberi keterangan bahwa Rani berada dalam perlindungan polisi. Kriminolog Adrianus Meliala menganggap, perlindungan yang diberikan polisi kepada Rani terlalu berlebihan. Dalih polisi bahwa nyawa Rani terancam tidak disertai alasan dan penjelasan yang terbuka.
”Setelah proses pemberkasan seperti sekarang, Polri harus menjelaskan dulu, seperti apa peran Rani, siapa dia, perlihatkan kepada publik. Saya rasa tidak sepantasnya disembunyikan luar biasa seperti ini, ultraprotection,” ujarnya. Menurutnya, dalam melindungi saksi, polisi harus memberikan ruang yang proporsional dan tidak berlebihan.
Senada dengan Adrianus, Wakil Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) I Ketut Sudiarsa mengatakan, sejauh ini peranan Rani dalam kasus terbunuhnya Nasrudin belum jelas. ”Apakah dia saksi atau bukan, motifnya saja belum jelas dari polisi,” ujarnya. (Ric)
Menurut dia, ada konspirasi besar di balik kasus pembunuhan Nasruddin.
Sangat tidak masuk akal, kata mantan Kapolda Sumsel ini, seorang jaksa karier seperti Antasari memerintahkan pembunuhan hanya karena motif asmara, apalagi dia telah mengadukan kasus teror dari Nasruddin tersebut kepada Kapolri. ”Bagaimana mungkin dia sudah mengadu kepada Kapolri dan kemudian memerintahkan pembunuhan. Ini sangat bodoh,” tuturnya kepada wartawan baru-baru ini.
Yang lebih masuk akal, menurut Sudirman Ail, ada pihak tertentu yang mengetahui adanya laporan Antasari kepada Kapolri dan kemudian memanfaatkannya. ”Dunia intelijen itu dunia orang cerdas. Hanya orang cerdaslah yang bisa bermain dengan memanfaatkan orang-orang yang tidak cerdas,” katanya.
Sudirman berpendapat Sigid bisa jadi faktor kunci, bahkan sangat mungkin menjadi figur sentral. Sebab, keterkaitan Antasari dalam kasus tersebut lebih didasarkan pada keterangan Sigid dan Wiliardi.
”Kalau toh disebutkan bahwa ada bukti dalam CCTV bahwa AA dan WW pernah bertemu di rumah SHW, tapi kan belum ada bukti bahwa AA yang menyuruh. Sementara itu peran SHW sangat jelas, dia yang menyediakan uang. Ini fakta. Kalau dia mau membiayai, berarti ada apa-apanya?” ujarnya.
Seperti diberitakan, Sigid yang mantan Staf Ahli Mensos Bachtiar Chamsyah ini membiayai investigasi atas teror Nasrudin kepada Antasari. Adanya teror ini diadukan Antasari kepada Kapolri.
Dalam penembakan Nasruddin, uang untuk para eksekutor sebesar Rp 500 juta yang diberikan oleh Williardi kepada para pelaku lapangan juga berasal dari Sigid.
”Berdasarkan data yang saya baca di media, SHW ini dalam kehidupan sehari-hari mempunyai jaringan yang kuat. Jaringan yang cukup kuat ini memungkinkan dirinya membentuk jaringan intelijen swasta. Dia seolah-olah mampu menggerakkan orang-orang tertentu, termasuk AA dan WW,” ujar Sudirman.
Menjawab pertanyaan tentang adanya rumor bahwa polisi menemukan dana ratusan miliar di rekening Sigid dan Rani—uang titipan dari para pengusaha untuk Antasari—Sudirman mengatakan, tuduhan itu sulit untuk dibuktikan. ”Kalau memang benar ada dana tersebut di rekeningnya, itu semakin membuktikan besarnya peran SHW,” ujarnya.
Sementara itu, sejak penembakan suaminya pada 14 Maret 2009, Rani seperti ditelan bumi. Polisi hanya memberi keterangan bahwa Rani berada dalam perlindungan polisi. Kriminolog Adrianus Meliala menganggap, perlindungan yang diberikan polisi kepada Rani terlalu berlebihan. Dalih polisi bahwa nyawa Rani terancam tidak disertai alasan dan penjelasan yang terbuka.
”Setelah proses pemberkasan seperti sekarang, Polri harus menjelaskan dulu, seperti apa peran Rani, siapa dia, perlihatkan kepada publik. Saya rasa tidak sepantasnya disembunyikan luar biasa seperti ini, ultraprotection,” ujarnya. Menurutnya, dalam melindungi saksi, polisi harus memberikan ruang yang proporsional dan tidak berlebihan.
Senada dengan Adrianus, Wakil Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) I Ketut Sudiarsa mengatakan, sejauh ini peranan Rani dalam kasus terbunuhnya Nasrudin belum jelas. ”Apakah dia saksi atau bukan, motifnya saja belum jelas dari polisi,” ujarnya. (Ric)
Guntur dan Megawati Akan Lanjutkan Cita-Cita Bung Karno
KARAWANG - Putra putri Bung Karno, yakni Guntur Soekarnoputra dan Megawati Soekarnoputri, menyimpan keinginan kuat melanjutkan cita-cita ayahnya, Presiden I RI. Mega, Ketua Umum DPP PDI Perjuangan dan mantan Presiden ke-5 RI, yang kini menjadi capres, berharap dapat mewujudkan cita-cita Sang Proklamator bersama cawapresnya, Prabowo Subianto.
"Apa yang kami lakukan (dalam pilpres) serius. Kami ingin melanjutkan cita-cita Bung Karno yang tertunda, karena Indonesia suka coba-coba. Sehingga apa yang sebenarnya sudah disediakan para pendiri bangsa untuk mengisi kemerdekaan tidak memberikan kesejahteraan bagi rakyat," kata Mega, dalam sambutan peringatan 108 tahun Bung Karno, di Rengasdengklok, Karawang, Jawa Barat, Sabtu (6/6) lalu.
Sebagai negara yang gemah ripah loh jinawi, menurut Mega, Indonesia seharusnya bisa memberikan kehidupan yang baik bagi rakyatnya. "Manusia bisa menikmati kehidupan baik buruh, petani, nelayan, pelajar, dan mahasiswa atau seluruh rakyat Indonesia. Sehingga, mereka bisa merasakan dari semua untuk semua, dan itu akan kita lakukan dan dapat kita lakukan," kata Mega dengan berapi-api.
Untuk mewujudkannya, ia menyebutkan Trisakti, yang juga merupakan konsep Bung Karno. Trisakti yaitu berdaulat secara politik, berdikasi secara ekonomi dan berkepribadian secara kebudayaan. "Dan itu semua belum terwujud, belum memberikan kesejahteraan dan keadilan bagi seluruh rakyat," ujarnya.
Dalam kesempatan yang sama, putra sulung Bung Karno, Guntur Soekarnoputra, mengingatkan inti dari ajaran Bung Karno adalah gotong royong sebagai wujud dari paham Marhaenisme yang diajarkannya.
"Dengan gotong royong, kita bisa melakukan apa saja cita-cita kaum marhaen. Dengan gotong royong kita bisa menghancurkan imperialisme, neokolonialisme dan kapitalisme. Pegang teguh ajaran Bung Karno kalau masih menginginkan tegaknya NKRI," ujar Guntur.
Ia pun meminta, agar ajaran Bung Karno tetap dipegang teguh. "Walaupun seribu halilintar menghajar, ajaran Bung Karno harus dipegang teguh," ujarnya. (Raju/Vin)
"Apa yang kami lakukan (dalam pilpres) serius. Kami ingin melanjutkan cita-cita Bung Karno yang tertunda, karena Indonesia suka coba-coba. Sehingga apa yang sebenarnya sudah disediakan para pendiri bangsa untuk mengisi kemerdekaan tidak memberikan kesejahteraan bagi rakyat," kata Mega, dalam sambutan peringatan 108 tahun Bung Karno, di Rengasdengklok, Karawang, Jawa Barat, Sabtu (6/6) lalu.
Sebagai negara yang gemah ripah loh jinawi, menurut Mega, Indonesia seharusnya bisa memberikan kehidupan yang baik bagi rakyatnya. "Manusia bisa menikmati kehidupan baik buruh, petani, nelayan, pelajar, dan mahasiswa atau seluruh rakyat Indonesia. Sehingga, mereka bisa merasakan dari semua untuk semua, dan itu akan kita lakukan dan dapat kita lakukan," kata Mega dengan berapi-api.
Untuk mewujudkannya, ia menyebutkan Trisakti, yang juga merupakan konsep Bung Karno. Trisakti yaitu berdaulat secara politik, berdikasi secara ekonomi dan berkepribadian secara kebudayaan. "Dan itu semua belum terwujud, belum memberikan kesejahteraan dan keadilan bagi seluruh rakyat," ujarnya.
Dalam kesempatan yang sama, putra sulung Bung Karno, Guntur Soekarnoputra, mengingatkan inti dari ajaran Bung Karno adalah gotong royong sebagai wujud dari paham Marhaenisme yang diajarkannya.
"Dengan gotong royong, kita bisa melakukan apa saja cita-cita kaum marhaen. Dengan gotong royong kita bisa menghancurkan imperialisme, neokolonialisme dan kapitalisme. Pegang teguh ajaran Bung Karno kalau masih menginginkan tegaknya NKRI," ujar Guntur.
Ia pun meminta, agar ajaran Bung Karno tetap dipegang teguh. "Walaupun seribu halilintar menghajar, ajaran Bung Karno harus dipegang teguh," ujarnya. (Raju/Vin)
ABAH UDIN PENGUSAHA YANG PEDULI KEPADA MASYARAKAT SUKAJAYA
Jonggol, Jurnal Metro- Abah Udin panggilan akrab masyarakat Desa Sukajaya yang dulu dikenal sebagai aparatur Desa Sukajaya Kecamatan Jonggol sebagai mandor / kadus Lembur Sawah, yang sekarang sudah menjadi pengusaha batu bahan bangunan yang sukses. Abah udin sampai saat ini masih didampingi istri yang setia Ny. Solihah yang dikaruniai 3 orang anak laki – laki dan 1 anak orang perempuan yang kesemuanya sedang mengenyam pendidikan di bangku SLTA. Abah Udin yang berpenampilan sederhana umumnya sebagai masyarakat desa mengatakan kepada JM bahwa saya sekarang disaat – saat mengalami kemajuan dalam usaha saya dengan ikhlas ingin memberikan sesuatu yang bermanfaat bagi orang lain terutama masyarakat Desa Sukajaya karena menurut Abah Udin didalam hasil usaha yang didapatkan ada hak orang lain yang harus dizakatkan. Tandasnya. Sebagai bentuk kepedulian abah udin mengatakan sudah beberapa hal yang saya laksanakan seperti membagikan beras kepada warga masyarakat di dusun I Desa Sukajaya untuk 1000 orang per 5 lt beras dan ini sudah berjalan selama 5 bulan belakang sampai dengan sekarang. Saya juga memberi lapangan pekerjaan kepada warga masyarakat yang sangat membutuhkan pekerjaan dengan cara masyarakat diberi kesempatan untuk menggarap lahan kebun dan sawah sudah hampir 50 orang yang terdiri dari laki – laki dan perempuan, akan tetapi ada lagi yang lebih penting yang harus saya laksanakan karena saya masih punya niat yang dari permohonan masyarakat Kp. Cisewu Desa Sukajaya Kec. Jonggol Agar saya membantu mereka untuk membuatkan jem batan yang melintas kali Cipamingkis yang mungkin menghubungkan Kp. Leugsir dengan Kp. Cisewu. Masyarakat menginginkan agar jembatan dibuat secara permanent supaya bisa dilintasi kendaraan roda 4 dari Leungsir ke Kp. Cisewu untuk membawa hasil – hasil panen masyarakat Cisewu dibawa keluar kampungnya, saya sendiri sudah menyusun panitia pembangunannya dan pelaksanaan pembangunan insya Allah dimulai bulan ini. Bahkan saya pun sudah mulai menyediakan bahan – bahan material jembatan seperi besi habin untuk landasan jembatan nilainya pun lumayan besar sekitar kurang lebih Rp. 120.000.000,-. Mudah – mudahan ini bisa terlaksana karena niat saya ini sudah didukung oleh semua pihak bahkan pihak muspika sangat mendukung sekali niat saya ini.
Ketika musyawarah yang dilaksanakan di RM Jatinunggal bersama para tokoh masyarakat Cisewu, KKepala Desa Sukajaya serta Muspika bahkan Camat Jonggol pun Asep Mulyana, SH menyempatkan untuk hadir beliau sangat mendukung sekali program ini karena ini merupakan bentuk kepedulian seseorang terhadap masyarakat dan lingkungannya sosok Abah Udin merupakan sosok langka yang berangkat dari niatan untuk beramal ibadah, peduli terhadap kepentingan dan kebutuhan masyarakat yang harus diberikan acungan jempol terlepas dari image masyarakat yang jelas niatan abah udin telah membuktikan kepada kita sejauhmana tingkat kepeduliannya terhadap apa yang saat ini dibutuhkan oleh warga masyarakat abah udin yang bertempat tinggal di Kp. Lembur Sawah Rt. 02/02 Desa Sukajaya Kec. Jonggol berharap apa yang saya lakukan ini semata – mata karena Allah. Mudah – mudahan segala perbuatan abah udin mendapat balasan yang setimpal dari yang maha kuasa dan segala perbuatannya, kebaikan tentunya akan mendapat sesuatu yang baik. (Indri/Ade).
Ketika musyawarah yang dilaksanakan di RM Jatinunggal bersama para tokoh masyarakat Cisewu, KKepala Desa Sukajaya serta Muspika bahkan Camat Jonggol pun Asep Mulyana, SH menyempatkan untuk hadir beliau sangat mendukung sekali program ini karena ini merupakan bentuk kepedulian seseorang terhadap masyarakat dan lingkungannya sosok Abah Udin merupakan sosok langka yang berangkat dari niatan untuk beramal ibadah, peduli terhadap kepentingan dan kebutuhan masyarakat yang harus diberikan acungan jempol terlepas dari image masyarakat yang jelas niatan abah udin telah membuktikan kepada kita sejauhmana tingkat kepeduliannya terhadap apa yang saat ini dibutuhkan oleh warga masyarakat abah udin yang bertempat tinggal di Kp. Lembur Sawah Rt. 02/02 Desa Sukajaya Kec. Jonggol berharap apa yang saya lakukan ini semata – mata karena Allah. Mudah – mudahan segala perbuatan abah udin mendapat balasan yang setimpal dari yang maha kuasa dan segala perbuatannya, kebaikan tentunya akan mendapat sesuatu yang baik. (Indri/Ade).
Nilainya Trilyunan Rupiah: Jutaan Hektar Tanah Pemkab Bogor Terancam Raib
BOGOR - Selentingan tentang banyaknya bidang tanah milik Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor yang dijual atau diselewengkan oleh oknum-oknum pejabat di lingkungan Pemkab bisa jadi benar adanya. Aksi perampokan atau pencurian aset Pemkab Bogor itu 'konon' sudah sering terjadi sejak lama, namun hal itu sulit diendus, lantaran banyak sekali bidang tanah milik Pemkab yang tidak memiliki surat kepemilikan atau sertifikat. Sehingga ketika diperjualbelikan oleh oknum ke pihak ketiga tidak terlacak oleh pejabat berwenang dan aparat penegak hukum.
Direktur Eksekutif LSM Komisi Pemantau Aset dan Keuangan Negara (KOMPASKN) wilayah Bogor Raya, M Rico Pasaribu, mengungkapkan hal itu kepada JURNAL METRO di sekretariat Konsorsium bersama LSM se-Bogor Raya, Sukahati, Cibinong, Senin (11/5). Dikatakan, KOMPASKN memperoleh informasi bahwa manajemen aset di Kabupaten Bogor sangat amburadul, sehingga aset Pemkab rawan dengan penyimpangan alias marak diperjualbelikan oleh oknum tertentu.
"Indikasinya kami dapatkan dari temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI tahun 2007 dan 2008, tercatat 2.916 bidang tanah seluas 22.633.269 m2 dengan nilai Rp 1,9 trilyun lebih ternyata belum memiliki sertifikat atas nama Pemkab Bogor. Sementara yang tercatat sudah disertifikasi oleh Pemkab baru seluas 1.127.267 m2 dengan nilai Rp 170 milyar lebih. Ini sangat mengkhawatirkan, sebab hal ini bisa menimbulkan lemahnya pengamanan aset, tiadanya kepastian hukum atas hak kepemilikan tanah dan juga berpotensi terjadi silang sengketa dengan pihak lain," ujarnya.
Dikatakannya lagi, dengan tiadanya kepastian hukum dan amburadulnya databade aset, maka sangat mungkin terjadi penyelewengan aset oleh oknum pejabat tertentu. "Informasi soal adanya jual beli aset atau tanah Pemkab ini sudah beberapa kali masuk ke KOMPASKN. Untuk itu, kami sedang menelusuri informasi tersebut guna membuktikannya. Kita perlu merisaukan hal ini, karena tanah Pemkab yang lebih baik digunakan untuk kepentingan masyarakat itu sewaktu-waktu bisa dirampok oleh oknum koruptor," tegasnya.
Terkait dengan hal itu, KOMPASKN menyerukan kepada Bupati Rachmat Yasin dan DPRD untuk segera menganggarkan biaya guna mengurus sertifikat tanah Pemkab ke BPN. Kepada Kejaksaan Negeri Cibinong dan Polres Bogor, Rico juga mendesak agar melakukan pengawasan guna mengantisipasi penyelewengan atau penyalahgunaan aset pemerintah daerah. "Nilai asetnya trilyunan loh, coba kalau susut sampai ribuan hektar akibat diselewengkan, siapa yang bertanggungjawab? Jadi masalah aset ini juga menjadi tanggungjawab Kejaksaan dan Polisi, bukan hanya Pemkab saja," ujarnya.
Disinggung tentang keterbatasan anggaran Pemkab untuk mengurus sertifikat tanah, Rico mengatakan hal itu sebenarnya bisa dilakukan secara bertahap selama 2 atau 3 tahun, akan tetapi nyatanya Pemkab dan DPRD tidak pernah mau menganggarkan dana lebih untuk pengurusan sertifikat. "Padahal, dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara pasal 49 ayat 1 menyatakan bahwa Barang milik negara/daerah yang berupa tanah yang dikuasai Pemerintah Pusat/Daerah harus disertifikatkan atas nama pemerintah RI atau pemerintah daerah yang bersangkutan," tegasnya seraya mengkritisi kinerja unit kerja pengelola barang daerah. (Cok/Art)
Direktur Eksekutif LSM Komisi Pemantau Aset dan Keuangan Negara (KOMPASKN) wilayah Bogor Raya, M Rico Pasaribu, mengungkapkan hal itu kepada JURNAL METRO di sekretariat Konsorsium bersama LSM se-Bogor Raya, Sukahati, Cibinong, Senin (11/5). Dikatakan, KOMPASKN memperoleh informasi bahwa manajemen aset di Kabupaten Bogor sangat amburadul, sehingga aset Pemkab rawan dengan penyimpangan alias marak diperjualbelikan oleh oknum tertentu.
"Indikasinya kami dapatkan dari temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI tahun 2007 dan 2008, tercatat 2.916 bidang tanah seluas 22.633.269 m2 dengan nilai Rp 1,9 trilyun lebih ternyata belum memiliki sertifikat atas nama Pemkab Bogor. Sementara yang tercatat sudah disertifikasi oleh Pemkab baru seluas 1.127.267 m2 dengan nilai Rp 170 milyar lebih. Ini sangat mengkhawatirkan, sebab hal ini bisa menimbulkan lemahnya pengamanan aset, tiadanya kepastian hukum atas hak kepemilikan tanah dan juga berpotensi terjadi silang sengketa dengan pihak lain," ujarnya.
Dikatakannya lagi, dengan tiadanya kepastian hukum dan amburadulnya databade aset, maka sangat mungkin terjadi penyelewengan aset oleh oknum pejabat tertentu. "Informasi soal adanya jual beli aset atau tanah Pemkab ini sudah beberapa kali masuk ke KOMPASKN. Untuk itu, kami sedang menelusuri informasi tersebut guna membuktikannya. Kita perlu merisaukan hal ini, karena tanah Pemkab yang lebih baik digunakan untuk kepentingan masyarakat itu sewaktu-waktu bisa dirampok oleh oknum koruptor," tegasnya.
Terkait dengan hal itu, KOMPASKN menyerukan kepada Bupati Rachmat Yasin dan DPRD untuk segera menganggarkan biaya guna mengurus sertifikat tanah Pemkab ke BPN. Kepada Kejaksaan Negeri Cibinong dan Polres Bogor, Rico juga mendesak agar melakukan pengawasan guna mengantisipasi penyelewengan atau penyalahgunaan aset pemerintah daerah. "Nilai asetnya trilyunan loh, coba kalau susut sampai ribuan hektar akibat diselewengkan, siapa yang bertanggungjawab? Jadi masalah aset ini juga menjadi tanggungjawab Kejaksaan dan Polisi, bukan hanya Pemkab saja," ujarnya.
Disinggung tentang keterbatasan anggaran Pemkab untuk mengurus sertifikat tanah, Rico mengatakan hal itu sebenarnya bisa dilakukan secara bertahap selama 2 atau 3 tahun, akan tetapi nyatanya Pemkab dan DPRD tidak pernah mau menganggarkan dana lebih untuk pengurusan sertifikat. "Padahal, dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara pasal 49 ayat 1 menyatakan bahwa Barang milik negara/daerah yang berupa tanah yang dikuasai Pemerintah Pusat/Daerah harus disertifikatkan atas nama pemerintah RI atau pemerintah daerah yang bersangkutan," tegasnya seraya mengkritisi kinerja unit kerja pengelola barang daerah. (Cok/Art)
Pengusaha Rekanan yang Bermasalah Harus Diberantas
BOGOR - Desakan agar Bupati Bogor Rachmat Yasin memblacklist atau mencegah para pengusaha rekanan bermasalah mendapatkan lagi pekerjaan proyek di lingkungan Pemkab Bogor terus disuarakan oleh kalangan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM). Desakan ini kian menguat lantaran Pemkab dan DPRD selama ini terkesan membiarkan begitu saja aksi pengusaha 'hitam' yang menelantarkan proyek dan melakukan kecurangan dalam mengerjakan proyek. Ironisnya, pengusaha yang kerap bermasalah tak pernah mendapatkan sanksi tegas, malahan diberikan kesempatan lagi untuk mendapatkan proyek.
Direktur Eksekutif LSM Lembaga Kajian Strategis (LEKAS) Kabupaten Bogor Ronny Syahputra menegaskan, saatnya kini Bupati Rachmat Yasin untuk bertindak tegas terhadap pengusaha bermasalah yang setiap tahun anggaran melakukan kecurangan dalam mengerjakan proyek pemda. Meski sedikit ragu, Ronny juga mengaku optimis
Direktur Eksekutif LSM Lembaga Kajian Strategis (LEKAS) Kabupaten Bogor Ronny Syahputra menegaskan, saatnya kini Bupati Rachmat Yasin untuk bertindak tegas terhadap pengusaha bermasalah yang setiap tahun anggaran melakukan kecurangan dalam mengerjakan proyek pemda. Meski sedikit ragu, Ronny juga mengaku optimis
PENGAMBILAN BLT YANG DI KAWAL KEPALA DESA
BOGOR - Masyarakat yang banyak problema dengan bermacam masalah yang menghimpit salah satu nya masyarakat yang masih banyak yang miskin dan terbelakang dalam segi ekonomi namun dalam hal ini pemerintah berupaya mengentaskan kemiskinan lewat bermacam program salah satu bantuan langsung tunai (BLT) yang di terima langsung oleh masyarakat .
Masyarakat Desa Kemang Kecamatan Kemang Kabupaten Bogor baru baru ini telah menerima BLT yang warganya sangat antusias untuk menerimanya ,namun sangat di sayangkan masyarakat masih banyak yang tidak terdata oleh pihak Desa Kemang maka warga pun beramami ramai mendatangi kantor lurah untuk melengkapi dan meminta data yang kurang lengkap .
Hal ini di respon dengan baik oleh pihak kantor desa ,bukan hanya staf desa yang melanyani tetapi Ugan Suganda sebagai kepala desa Kemang langsung turun langsung ke kantor pos untuk memantau langsung dan mempermudah warganya untuk mengambil BLT yang di salurkan lewat Kantor pos .
Tak lupa Tedi Tembangpun sebagai camat memonitor langsung pengambilan BLT tersebut karena Tedi sangat peduli dengan warga miskin yang berada di wilayahnya .bagaimanapun semua unsure muspida kecamatan kemang terlibat dalam mengawalan mengambilan tersebut karena masyarakat sangat terbantu dengan kehadiran kapala Desa dan CAMAT yang sangat jelas kepedulian nya mendukung program yang pemerintah berikan .
JURNAL METRO yang ikut memantau pengambilan BLT ini sangat terkesan dengan Ugan Suganda yang tak segan membantu warga nya ,salah satu warga nya di minta tanggapan atas turun lansungnya kepala Desa mengatakan ,”Kami warga desa kemang sangat bersyukur karena kepala desa kami tak segan membantu dalam apapun juga yang menyangut kepentingan warganya “ ujar seorang warga yang tak mau di sebutkan namanya.
Ugan Suganda menjelaskan kepada JURNAL METRO bahwa,” kewajiban kami adalah melayani masyarakat dan memberikan apa yang terbaik untuk warga karena warga lah kami jadi kepala Desa “ pungkasnya .SUPENDI
Masyarakat Desa Kemang Kecamatan Kemang Kabupaten Bogor baru baru ini telah menerima BLT yang warganya sangat antusias untuk menerimanya ,namun sangat di sayangkan masyarakat masih banyak yang tidak terdata oleh pihak Desa Kemang maka warga pun beramami ramai mendatangi kantor lurah untuk melengkapi dan meminta data yang kurang lengkap .
Hal ini di respon dengan baik oleh pihak kantor desa ,bukan hanya staf desa yang melanyani tetapi Ugan Suganda sebagai kepala desa Kemang langsung turun langsung ke kantor pos untuk memantau langsung dan mempermudah warganya untuk mengambil BLT yang di salurkan lewat Kantor pos .
Tak lupa Tedi Tembangpun sebagai camat memonitor langsung pengambilan BLT tersebut karena Tedi sangat peduli dengan warga miskin yang berada di wilayahnya .bagaimanapun semua unsure muspida kecamatan kemang terlibat dalam mengawalan mengambilan tersebut karena masyarakat sangat terbantu dengan kehadiran kapala Desa dan CAMAT yang sangat jelas kepedulian nya mendukung program yang pemerintah berikan .
JURNAL METRO yang ikut memantau pengambilan BLT ini sangat terkesan dengan Ugan Suganda yang tak segan membantu warga nya ,salah satu warga nya di minta tanggapan atas turun lansungnya kepala Desa mengatakan ,”Kami warga desa kemang sangat bersyukur karena kepala desa kami tak segan membantu dalam apapun juga yang menyangut kepentingan warganya “ ujar seorang warga yang tak mau di sebutkan namanya.
Ugan Suganda menjelaskan kepada JURNAL METRO bahwa,” kewajiban kami adalah melayani masyarakat dan memberikan apa yang terbaik untuk warga karena warga lah kami jadi kepala Desa “ pungkasnya .SUPENDI
Drs Khaidir Yusuf MBA : Yang Mengedepankan Kesederhanaa
Cibinong - Banyak kalangan sudah pasti mengenalnya. Baik kalangan pejabat ekskutif, maupun legislatif. Bahkan pejabat yang satu ini juga sangat dekat dengan kalangan Pers dan warga pada umumnya. Namun, ketika sepintas lalu bertemu dengannya seakan-akan tidak percaya bahwa dia adalah seorang pejabat. ltu mungkin karena dia tidak pemah menonjolkan diri kepada siapapunjuga. Bahkan terkadang karena saking ramah dan kesederhanaannya dalam setiap tutur kata serta bahasa, terasa dia adalah merupakan bagian dari keluarga yang sangat dekat. Sehingga tidaklah heran jika setelah bertemu dengannya akan timbulkan kesan yang sangat akrab.
Drs. Khaidir Yusuf, MBA, demikian namanya. Sesungguhnya adalah sosok seorang abdi masyarakat dan abdi negara yang disiplin, kerja keras penuh kesungguhan. Ramah dan teguh memegang prinsif, dalam setiap melaksanakan kewajiban dan tugas yang diembannya sebagai "Sebagai Kepala BPN Kab. Bogor".
Bahkan Drs. Khaidir Yusuf, terkadang harus rela meninggalkan keluarga demi untuk sebuah tugas. Karena menurutnya, kepercayaan itu merupakan sebuah amanah yang harus dilaksanakan dengan sebaik-baiknya serta penuh tanggung jawab. Sehingga dalam setiap melaksanakan tugas harus selalu dilakukan dengan penuh ikhlas, sebab sudah menjadi kewajiban sebagai pelayan masyarakat.
Sebagai pelayan masyarakat, harus mendahulukan kepentingan umum. Sehingga akan menimbulkan kesadaraan bahwa setiap pekerjaan yang dilakukan merupakan wujud dari pengabdian diri terhadap masyarakat serta negara yang tercinta. Maka dalam setiap melaksanakan tugas sehari-hari sudah sepatutnya dilaksanakan secara konsisten, sesuai dengan koridor yang ada.
Putra bangsa yang terlahir dari keluarga yang agamis, penuh ketaatan terhadap kedua orang tua dan keluarga ini, serta berjiwa keras terhadap sebuah perinsif. Maka tidak mustahil jika nilai-nilai sebuah pengabdian terhadap bangsa yang tercinta adalah sesuatu yang senantiasa melekat di keseharian Drs. Khaidir Yusuf, ini.
Dilingkungan keluarga dan dilingkungan tempat kelahirannya, Drs. Khaidir Yusuf, merupakan sosok yang disegani dan dicintai. Karena dia merupakan salah satu pemuda terpelajar yang berhasil menyelesaikan pendidikan hingga kejenjang perguruan tinggi.
Padahal kala itu sangat sulit untuk melanjutkan sekolah sampai dibangku kuliah, sehingga para pemuda dan pemudi seangkatan Drs. Khaidir Yusuf, merasa kagum terhadap keberhasilannya.
Kini Drs. Khaidir Yusuf, sudah menjadi bagian dari Abdi Masyarakat dan Abdi Negara. Sekarang dia-bukanlah sekedar milik keluarga dan tempat kelahirannya saja, karena dia adalah milik bangsa serta sudah menjadi aset negara yang sangat berpotensi. Sebab jika sudah bekerja menjadi bagian dari lembaga pemerintah tentu yang diutamakan adalah kepentingan bangsa dan masyarakat.
Sebagai Pegawai Negri Sipil yang sudah mengabdi pada negara cukup lama ini, jabatan itu nampak baginya merupakan amanah. Sebab anugerah dari yang Maha Kuasa serta harus dijalankan sesuai dengan kaidah dan aturan yang ada. Oleh karena itu, selama ini dalam menjalankan tugasnya sehari-hari nampak senantiasa berpedoman pada ketentuan-ketentuan yang telah digariskan.
Sebab disamping harus disiplin dalam aturan juga harus disiplin dalam menjalankan tugas, sebagai tanggung jawab terhadap diri sendiri serta bangsa yang tercinta. Hidup merupakan perjuangan. Tantangan dan rintangan adalah sesuatu yang pasti ada dalam setiap perjuangan. Jadi baginya setiap kendala dalam suatu pekerjaan dianggap merupakan rintangan dalam perjuangan, karena menyelesaikan suatu pekerjaan yang diamanahkan adalah sama dengan perjuangan.
Sebagai manusia biasa tentu tak lepas dari kekurangan dan kelemahan. Oleh karena itu diapun tak lupa selalu menerima saran dan pendapat dari masyarakat. Sebab saran dan kritikan itu adalah bentuk pemikiran yang dijadikan sesuatu menjadi sebuah partisipasi, jadi sepanjang saran dan pendapat itu untuk mendatangkan kemaslahatan, sah-sah saja. Karena sebuah bangsa apabila ingin maju haruslah terbuka terhadap saran dan krtikan. Karena Drs. Khaidir Yusuf, mengharapkan dukungan dari semua pihak agar setiap melaksanakan tugasnya sehari-hari dapat berjalan dengan baik dan maksimal. (Lisman)
Drs. Khaidir Yusuf, MBA, demikian namanya. Sesungguhnya adalah sosok seorang abdi masyarakat dan abdi negara yang disiplin, kerja keras penuh kesungguhan. Ramah dan teguh memegang prinsif, dalam setiap melaksanakan kewajiban dan tugas yang diembannya sebagai "Sebagai Kepala BPN Kab. Bogor".
Bahkan Drs. Khaidir Yusuf, terkadang harus rela meninggalkan keluarga demi untuk sebuah tugas. Karena menurutnya, kepercayaan itu merupakan sebuah amanah yang harus dilaksanakan dengan sebaik-baiknya serta penuh tanggung jawab. Sehingga dalam setiap melaksanakan tugas harus selalu dilakukan dengan penuh ikhlas, sebab sudah menjadi kewajiban sebagai pelayan masyarakat.
Sebagai pelayan masyarakat, harus mendahulukan kepentingan umum. Sehingga akan menimbulkan kesadaraan bahwa setiap pekerjaan yang dilakukan merupakan wujud dari pengabdian diri terhadap masyarakat serta negara yang tercinta. Maka dalam setiap melaksanakan tugas sehari-hari sudah sepatutnya dilaksanakan secara konsisten, sesuai dengan koridor yang ada.
Putra bangsa yang terlahir dari keluarga yang agamis, penuh ketaatan terhadap kedua orang tua dan keluarga ini, serta berjiwa keras terhadap sebuah perinsif. Maka tidak mustahil jika nilai-nilai sebuah pengabdian terhadap bangsa yang tercinta adalah sesuatu yang senantiasa melekat di keseharian Drs. Khaidir Yusuf, ini.
Dilingkungan keluarga dan dilingkungan tempat kelahirannya, Drs. Khaidir Yusuf, merupakan sosok yang disegani dan dicintai. Karena dia merupakan salah satu pemuda terpelajar yang berhasil menyelesaikan pendidikan hingga kejenjang perguruan tinggi.
Padahal kala itu sangat sulit untuk melanjutkan sekolah sampai dibangku kuliah, sehingga para pemuda dan pemudi seangkatan Drs. Khaidir Yusuf, merasa kagum terhadap keberhasilannya.
Kini Drs. Khaidir Yusuf, sudah menjadi bagian dari Abdi Masyarakat dan Abdi Negara. Sekarang dia-bukanlah sekedar milik keluarga dan tempat kelahirannya saja, karena dia adalah milik bangsa serta sudah menjadi aset negara yang sangat berpotensi. Sebab jika sudah bekerja menjadi bagian dari lembaga pemerintah tentu yang diutamakan adalah kepentingan bangsa dan masyarakat.
Sebagai Pegawai Negri Sipil yang sudah mengabdi pada negara cukup lama ini, jabatan itu nampak baginya merupakan amanah. Sebab anugerah dari yang Maha Kuasa serta harus dijalankan sesuai dengan kaidah dan aturan yang ada. Oleh karena itu, selama ini dalam menjalankan tugasnya sehari-hari nampak senantiasa berpedoman pada ketentuan-ketentuan yang telah digariskan.
Sebab disamping harus disiplin dalam aturan juga harus disiplin dalam menjalankan tugas, sebagai tanggung jawab terhadap diri sendiri serta bangsa yang tercinta. Hidup merupakan perjuangan. Tantangan dan rintangan adalah sesuatu yang pasti ada dalam setiap perjuangan. Jadi baginya setiap kendala dalam suatu pekerjaan dianggap merupakan rintangan dalam perjuangan, karena menyelesaikan suatu pekerjaan yang diamanahkan adalah sama dengan perjuangan.
Sebagai manusia biasa tentu tak lepas dari kekurangan dan kelemahan. Oleh karena itu diapun tak lupa selalu menerima saran dan pendapat dari masyarakat. Sebab saran dan kritikan itu adalah bentuk pemikiran yang dijadikan sesuatu menjadi sebuah partisipasi, jadi sepanjang saran dan pendapat itu untuk mendatangkan kemaslahatan, sah-sah saja. Karena sebuah bangsa apabila ingin maju haruslah terbuka terhadap saran dan krtikan. Karena Drs. Khaidir Yusuf, mengharapkan dukungan dari semua pihak agar setiap melaksanakan tugasnya sehari-hari dapat berjalan dengan baik dan maksimal. (Lisman)
HUTAN CARIU DIBABAT HABIS
BOGOR - Penebangan kayu yang terjadi di areal Perhutani, Kecamatan Cariu, Kabupaten Bogor, sudah tidak bisa didiamkan lagi oleh aparat hukum, karena aksi penebangan itu telah jauh dari cara penebangan yang benar dan menjadi lingkungan semakin rusak ,masalah ini karena 1.pembuatan bistek /produksi hasil tebang dilokasi penebangan .2 .tebang habis (B1) jenis pinus tetapi yang di tebang termasuk jenis lain seperti puspa dan lame .3 .yang tidak di klem dan di sadap di tebang rencana nya di blok gunung leutik sebanyak 153 pohon .4 . jumlah petak tidak sama menurut keterangan mandor dan pemasaran ( H. Aday ) SEMUA INI DI SAMPAIKAN OLEH MANDOR Ede
Kaitan dengan masalah tersebut pelaksanaan penebangan melanggar aturan UUno 41 tahun 1999 tentang kehutanan pasal 78 ayat 5 dan pasal 50 ayat 3 poin F .
Di sinyalir adanya permainan yang dilakukan oleh pengelola kegiatan penebangan antara mandor tebang dengan KRPH melakuka manipulasi data dari hasil rengkleman pohon dengan kegiatan penebangan baik jumlah pohon yang di tebang dari lokasi areal penebangan berdasarkan petak dari jumlah target yang di produksi untuk di laporka nke KPH .indikasi kuat adanya manipulasi dat karena tidak adanya transparansi dari pihak pelaksanakepda JURNAL MERTO hal tersebut agar segera di sikapi dan di tidak lanjuti oleh pihak yang lebih berwenang sebelum kerusakan semakain parah dan patal karena perambahan yang semakin meluas sehingga merusak kawasan di sekitarnya .
Di minta untuk yang berwenang agar segera turun kelapangan untuk mengawasi pelaksanaan di lapangan dan menindak tegas pelaku manipulasi sehinga tidak merugikan pihak pihak lain ,perum perhutani secara ksusus ,masyarakat pencinta lingkungan dan yang peduli dengan hutan .
Kalau hal ini di biarkan maka semuanya akan rugi akan menguntungkan oknum oknum yang sangat suka memeperkaya diri sendiri dan yang suka dengan hancur nya lingkungan baginya bencana adalah tontonan yang gratis dan perlu di nikmati. INDRI
Kaitan dengan masalah tersebut pelaksanaan penebangan melanggar aturan UUno 41 tahun 1999 tentang kehutanan pasal 78 ayat 5 dan pasal 50 ayat 3 poin F .
Di sinyalir adanya permainan yang dilakukan oleh pengelola kegiatan penebangan antara mandor tebang dengan KRPH melakuka manipulasi data dari hasil rengkleman pohon dengan kegiatan penebangan baik jumlah pohon yang di tebang dari lokasi areal penebangan berdasarkan petak dari jumlah target yang di produksi untuk di laporka nke KPH .indikasi kuat adanya manipulasi dat karena tidak adanya transparansi dari pihak pelaksanakepda JURNAL MERTO hal tersebut agar segera di sikapi dan di tidak lanjuti oleh pihak yang lebih berwenang sebelum kerusakan semakain parah dan patal karena perambahan yang semakin meluas sehingga merusak kawasan di sekitarnya .
Di minta untuk yang berwenang agar segera turun kelapangan untuk mengawasi pelaksanaan di lapangan dan menindak tegas pelaku manipulasi sehinga tidak merugikan pihak pihak lain ,perum perhutani secara ksusus ,masyarakat pencinta lingkungan dan yang peduli dengan hutan .
Kalau hal ini di biarkan maka semuanya akan rugi akan menguntungkan oknum oknum yang sangat suka memeperkaya diri sendiri dan yang suka dengan hancur nya lingkungan baginya bencana adalah tontonan yang gratis dan perlu di nikmati. INDRI
Penertiban Bangunan di Parung Untuk Ketertiban
BOGOR – Dengan banyaknya nya warung sepanjang jalan parung bogor sangat mengganggu estetika perkotaan dan kelihatan sangat kumuh maka dengan bersihnya jalan tersebut maka dampak dari di bersihkan sepanjang jalan tersebut terlihat rapi dan tertata dengan baik .
Hal ini membuat masyarakat senang lebih lebih ibu ibu yang suaminya yang jarang pulang untuk menghabiskan waktu di tempat tersebut karena sepanjang jalan tersebut juga ada yang membuka warung remang remang untuk tempat lalaki hidung belang.
Penertiban tersebut dilakukan oleh aparat polisi polres bogor dan di ikuti oleh polisi pamong praja disertai oleh camat dan kepala desa kemang beserta desa pondok udik.
Tedy sebagai camat kemang sangat mendukung penertiban ini karena wilayah yang tedy pimpin adalah salah satu daerah yang berkonotasi negatif di mata masyarakat
Dalam tuturnya kepada JURNAL METRO mengatakan ,”bahwa sepanjang jalan parung harus di tertibkan dan di bersihkan agar terlihat rapi dan asri dan juga rencana dari pemerintah akan melebarkan jalan tersebut ,kalau dari sekarang maka nanti akan kondusif dan tidak menimbulkan gejolah “ ujarnya .
Sekarang ini jalan tersebut sudah bersih dan tertata baik maka di himbau kepada masyarakat agar mematuhi ketentuan yang pemerintah keluarkan .
Sebab meeasyarakat akan merasa manfaat dari ketertiban dan keamanan yang ada di wilayah kecamatan kemang .
Lurah Kemang Ugan Suganda sangat antusias dalam penertiban tersebut dan mengerahkan hansip dari desa kemang dalam mendukung penertiban tersebut .
Di sela ela penertiban Ugan menuturkan kepada JM bahwa hal penertiban ini untuk pembuatan jalan agar nanti tidak timbul kisruh dan keonaran lebih baik dari sekarang agar masyarakat tahu dan mengerti arti dari pembangunan,“ pungkasnya. (Supendi)
Hal ini membuat masyarakat senang lebih lebih ibu ibu yang suaminya yang jarang pulang untuk menghabiskan waktu di tempat tersebut karena sepanjang jalan tersebut juga ada yang membuka warung remang remang untuk tempat lalaki hidung belang.
Penertiban tersebut dilakukan oleh aparat polisi polres bogor dan di ikuti oleh polisi pamong praja disertai oleh camat dan kepala desa kemang beserta desa pondok udik.
Tedy sebagai camat kemang sangat mendukung penertiban ini karena wilayah yang tedy pimpin adalah salah satu daerah yang berkonotasi negatif di mata masyarakat
Dalam tuturnya kepada JURNAL METRO mengatakan ,”bahwa sepanjang jalan parung harus di tertibkan dan di bersihkan agar terlihat rapi dan asri dan juga rencana dari pemerintah akan melebarkan jalan tersebut ,kalau dari sekarang maka nanti akan kondusif dan tidak menimbulkan gejolah “ ujarnya .
Sekarang ini jalan tersebut sudah bersih dan tertata baik maka di himbau kepada masyarakat agar mematuhi ketentuan yang pemerintah keluarkan .
Sebab meeasyarakat akan merasa manfaat dari ketertiban dan keamanan yang ada di wilayah kecamatan kemang .
Lurah Kemang Ugan Suganda sangat antusias dalam penertiban tersebut dan mengerahkan hansip dari desa kemang dalam mendukung penertiban tersebut .
Di sela ela penertiban Ugan menuturkan kepada JM bahwa hal penertiban ini untuk pembuatan jalan agar nanti tidak timbul kisruh dan keonaran lebih baik dari sekarang agar masyarakat tahu dan mengerti arti dari pembangunan,“ pungkasnya. (Supendi)
Bawaslu: Manajemen KPU Tidak Baik
JAKARTA - Semrawutnya sistem administrasi Pemilu, seperti surat suara tertukar hingga lintas pulau, daftar pemilih tetap yang kacau, hingga tingginya surat suara yang rusak, yakni di atas enam juta lembar, merupakan indikasi Komisi Pemilihan Umum tidak menggunakan manajemen yang baik.
Jika pengorganisasian kerja berjalan baik, kata anggota Badan Pengawas Pemilu Agustiani Tio Fridelina Sitorus, hal-hal seperti tertukarnya surat suara justru dapat ditekan menjadi lebih rendah dari Pemilu 2004. Terhambatnya proses pemungutan suara di sejumlah tempat pemungutan suara (TPS) juga menunjukkan KPU tidak memiliki perencanaan yang matang.
"KPU terlihat tidak siap dengan perubahan tidak terduga dan anomali, seperti pengiriman logistik terlambat karena faktor tertentu," ujarnya, Minggu (12/4), di Gedung Bawaslu, Jakarta. Sementara itu, menanggapi permintaan sejumlah daerah akan pemungutan suara ulang, susulan dan lanjutan, Bawaslu kini sedang mengkaji hal tersebut.
Sejak tanggal 9 April lalu, Bawaslu telah mengundang beberapa pakar pemilu, kejaksaan, dan kepolisian, untuk dimintai pendapat. Di UU No 10/2008 sendiri, klausul tersebut diakomodir. Agustiani mengatakan akan segera memberikan jawaban setelah mempertimbangkan pendapat para ahli tersebut.
Jika pengorganisasian kerja berjalan baik, kata anggota Badan Pengawas Pemilu Agustiani Tio Fridelina Sitorus, hal-hal seperti tertukarnya surat suara justru dapat ditekan menjadi lebih rendah dari Pemilu 2004. Terhambatnya proses pemungutan suara di sejumlah tempat pemungutan suara (TPS) juga menunjukkan KPU tidak memiliki perencanaan yang matang.
"KPU terlihat tidak siap dengan perubahan tidak terduga dan anomali, seperti pengiriman logistik terlambat karena faktor tertentu," ujarnya, Minggu (12/4), di Gedung Bawaslu, Jakarta. Sementara itu, menanggapi permintaan sejumlah daerah akan pemungutan suara ulang, susulan dan lanjutan, Bawaslu kini sedang mengkaji hal tersebut.
Sejak tanggal 9 April lalu, Bawaslu telah mengundang beberapa pakar pemilu, kejaksaan, dan kepolisian, untuk dimintai pendapat. Di UU No 10/2008 sendiri, klausul tersebut diakomodir. Agustiani mengatakan akan segera memberikan jawaban setelah mempertimbangkan pendapat para ahli tersebut.
Langganan:
Postingan (Atom)
