Ada Sinyalemen KPU Tidak Netral

JAKARTA — Ketua Umum PP Muhammadiyah Din Syamsuddin mengungkapkan sinyalemen Komisi Pemilihan Umum (KPU) tidak netral dan berpihak pada calon presiden tertentu. Bahkan, dinilai ada anggota KPU yang setuju dengan slogan "satu putaran pilpres". Bila benar KPU tidak netral, maka dipastikan bahwa KPU telah mencederai demokrasi dan mengkhianati rakyat.
Hal ini diutarakan Din saat hadir dalam peresmian gedung di Universitas Muhammadiyah Jakarta, Ciputat, Jumat (3/7) siang. Acara itu dihadiri pula oleh Jusuf Kalla dalam kapasitasnya sebagai Wakil Presiden. "Kemarin kami kumpulkan tokoh lintas agama dan kami menuntut kenetralan KPU. Bahkan, saya SMS orang KPU yang kebetulan berasal dari Muhammadiyah. Saya ingatkan dia supaya bersikap netral. Jika KPU tidak netral dan berpihak, itu akan mencederai demokrasi dan akan mengkhianati hak-hak politik rakyat," katanya.
Menurut Din, salah satu indikasi KPU tidak netral dan berpihak adalah dalam masalah spanduk sosialiasi pilpres dan adanya anggota KPU yang menyatakan persetujuannya dengan wacana pemilu satu putaran. "Saya bukan mengimbau, saya hanya menyatakan boleh jadi kalau hal-hal seperti ini terjadi terus, jangan-jangan rakyat justru akan memilih nomor satu atau nomor tiga karena rasa ketidakadilan. Sungguh ini saya ingatkan kepada KPU," kata Din.

Serukan KPU Netral
Sementara itu, kalangan tokoh lintas agama menyerukan kepada KPU untuk menyelesaikan masalah DPT pada pemilu legislatif dan bersikap netral. Selain itu, para tokoh lintas agama yang berkumpul di Jakarta, akhir pekan lalu, mendesak diperbolehkannya penggunaan KTP demi demokrasi dan legitimasi pemimpin yang terpilih pada pemilu mendatang.
Tokoh agama yang hadir diantaranya Ketua Umum PP Muhammadiyah Din Syamsuddin, Ketua MUI Amidhan, Ketua Walubi Dr Rusli, Sekjen PGI Richard Daulai, Sekretaris KWI Romo Harsono, Sekjen d Indonesian Committee of Religions for Peace Theophilus Bela, Sekjen d Majelis Tinggu Agama Konghucu (Matakin) Uung Sendana, Sekjen Forum Komunikasi Kristiani Jakarta Gustaf Dupe, Tokoh Kristen Bonar Simangunsong, Susy Bastiaans dari Wanita Katolik , dan SAL Tobing Silitonga dari Wanita Kristen Protestan.
Tokoh lintas agama, menurut Din, juga prihatin dengan perkembangan masalah DPT kembali terulang pada pemilu pilpres. Padahal, pilpres merupakan agenda demokrasi penting dan strategis untuk perbaikan kehidupan berbangsa dan bernegara. "Kami menyerukan agar seluruh anak bangsa dan umat agama masing-masing menggunakan hak pilih sebaik-sebaiknya," ujarnya.
Theophilus berharap, KPU dapat bertindak sebagai wasit yang jujur adil dan netral, yang tidak condong pada salah satu peserta pilpres. Karena ketidaknetralan KPU akan menciderai demokrasi. Tokoh lintas agama juga menawarkan solusi agar KTP dapat dijadikan dasar untuk memilih, terutama bagi rakyat yang berhak memilih namun tidak masuk dalam DPT. Tentang kekhawatiran adanya KTP ganda, mereka mengusulkan agar menggunakan tinta kualitas baik sehingga pemilih yang sudah menggunakan hak suaranya, tidak bisa memilih dobel. (Art/Dav/Net)