Bawaslu: Manajemen KPU Tidak Baik

JAKARTA - Semrawutnya sistem administrasi Pemilu, seperti surat suara tertukar hingga lintas pulau, daftar pemilih tetap yang kacau, hingga tingginya surat suara yang rusak, yakni di atas enam juta lembar, merupakan indikasi Komisi Pemilihan Umum tidak menggunakan manajemen yang baik.
Jika pengorganisasian kerja berjalan baik, kata anggota Badan Pengawas Pemilu Agustiani Tio Fridelina Sitorus, hal-hal seperti tertukarnya surat suara justru dapat ditekan menjadi lebih rendah dari Pemilu 2004. Terhambatnya proses pemungutan suara di sejumlah tempat pemungutan suara (TPS) juga menunjukkan KPU tidak memiliki perencanaan yang matang.
"KPU terlihat tidak siap dengan perubahan tidak terduga dan anomali, seperti pengiriman logistik terlambat karena faktor tertentu," ujarnya, Minggu (12/4), di Gedung Bawaslu, Jakarta. Sementara itu, menanggapi permintaan sejumlah daerah akan pemungutan suara ulang, susulan dan lanjutan, Bawaslu kini sedang mengkaji hal tersebut.
Sejak tanggal 9 April lalu, Bawaslu telah mengundang beberapa pakar pemilu, kejaksaan, dan kepolisian, untuk dimintai pendapat. Di UU No 10/2008 sendiri, klausul tersebut diakomodir. Agustiani mengatakan akan segera memberikan jawaban setelah mempertimbangkan pendapat para ahli tersebut.