Ortu Siswa Keluhkan Banyaknya Pungutan di SMPN 1 Tanjungsari

TANJUNGSARI - Wajib Belajar 9 Tahun dan Pendidikan Gratis ternyata tidak berlaku lagi di setiap sekolah, demikian yang terjadi di SMPN I Tanjungsari banyak sekali pungutan terhadap siswa yang harus dibayar atas dasar buku penghubung yang sudah disepakati orang tua siswa dan Ketua Komite Sekolah. Namun dari hasil investigasi JURNAL METRO ternyata banyak kejanggalan, berdasarkan pengakuan orang tua murid banyak yang tidak pernah diajak bermusyawarah soal pungutan-pungutan sekolah. Menurut salah satu warga Dusun IV Desa Antajaya yang anaknya duduk di kelas 7, sejak anaknya masuk masuk sekolah hingga kini belum pernah diundang rapat dengan Komite untuk membahas masalah biaya-biaya yang harus dibayar siswa. Dijelaskannya, kewajiban yang harus dibayar awal masuk diantaranya biaya Komputer sebesar Rp 90.000, seragam Rp 130.000, dan gesper Rp, 10.000. "Ada juga kegiatan lain yang mesti dibayar, terakhir sebelum Idul Adha, siswa diminta iuran Qurban sebesar Rp 10.000, itu tanpa ada musyawarah dulu, seharusnya tidak seperti itu," ujarnya. Lain lagi cerita warga RW.04 Desa Antajaya yang anaknya duduk di kelas 9, belum lama ini anaknya pulang dari sekolah sebelum waktunya pulang dan tidak mengenakan baju. Saya kaget dan tanya, anak saya jawab bajunya disita sekolah karena terlalu kecil dan gesper juga disita karena tidak sesuai dengan yang dijual sekolah. Saya sedih dan bingung, ini SMP kok banyak sekali bayaran, yang tak pernah dimusyawarahkan lebih dulu. Parahnya lagi, bila uang komputer juga belum bayar siswa tidak akan mendapatkan kartu ulangan," paparnya. Maraknya pungutan di SMPN I Tanjungsari tak pelak menimbulkan sorotan dan keluhan warga Antajaya yang rata-rata berprofesi sebagai petani. "Katanya sekolah gratis tapi mana buktinya? Apa pihak sekolah tidak kasihan pada warga Antajaya yang kebanyakan penghasilannya pas-pasan dengan membebani banyak pungutan. Kami berharap pak Bupati dan pemerintah daerah segera bertindak, jangan hanya gembar-gembor sekolah gratis. Turunlah ke lapangan untuk membuktikan semuanya," imbuhnya. Ketika hal ini dikonfirmasi pada Kepala Sekolah Drs. Endin, membantah semua informasi tersebut dan dia juga membantah pemberitaan tentang dugaan pungutan liar di SMPN I Tanjungsari yang dimuat di JURNAL METRO edisi 40, pekan lalu. Endin yang didampingi wakil Kepala Sekolah Ujang Rohmid dan Ketua Komite Amung, menjelaskan bahwa tidak ada pungutan ATK setiap bulan RP 17.500 dan biaya Renang Rp 12.000. Juga soal ikat pinggang, jelasnya, tidak setiap bulan, melainkan hanya pertama masuk ajaran baru. "Dan masalah gesper sengaja kami jual agar seragam karena bila gesper besar itu bisa terkadang digunakan untuk tawuran, dan gesper ini ada logo SMN I Tanjung Sari. Tentang penyitaan memang benar, tapi kami menunggu biar orang tua yang datang ke sekolah untuk diberikan peringatan dan pemberitahuan. Soal yang belum bisa melunasi pembayaran Komputer, tidak seperti itu, silahkan orang tua datang ke sekolah untuk berbicara dengan kami," ujarnya. Sedangkan mengenai masalah iuran wajib Rp 2000 / minggu, tambah Endin, itu tabungan siswa untuk perpisahan nanti, dan untuk kelas 7 - 8 juga persiapan mereka nanti kelas 9 dan sisanya pasti dikembalikan. "Soal Buku Penghubung memang itu dibeli oleh siswa sebesar Rp 10.000, tapi mengambil dari tabungan itu jadi tidak meminta," katanya. (Ju)