APBD Kabupaten Bogor 2010 Patut Dicurigai

BOGOR - Kalangan aktivis Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan Organisasi Kepemudaan (OKP) se-Kabupaten Bogor mengimbau kepada Pimpinan DPRD dan Badan Anggaran (Banang) untuk lebih berhati-hati dalam menelisik Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (R-APBD) Kab.Bogor tahun 2010 yang diajukan Pemerintah Kabupaten Bogor. Himbauan ini digulirkan lantaran R-APBD 2010 terindikasi "bermasalah" dan banyak proyek yang dialokasikan anggarannya tidak mengacu pada hasil Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang).
Menurut juru bicara LSM Komisi Pemantau Aset dan Keuangan Negara (KOMPASKN) Bogor Raya Coky LDP, pihaknya telah menelaah R-APBD 2010 yang saat ini masih dibahas Banang DPRD dengan jajaran Pemkab di Sentul sejak awal bulan November ini. Di sektor pendapatan, papar Coky, banyak terdapat kejanggalan, khususnya di sektor restribusi daerah. Dimana banyak potensi pendapatan yang seharusnya bisa dioptimalkan, namun beberapa dinas penghasil malah menurunkan raihan pendapatan.
"Malah terkesan, jumlah pendapatan dari potensi tertentu dibuat sama, dan bahkan dibawah estimasi tahun-tahun sebelumnya. Misalnya potensi restribusi sarang burung walet dan sriniti, restribusi obyek wisata, pajak hotel, restoran dan villa, yang jika dioptimalkan angkanya bisa 2 kali lipat dari yang diajukan Pemkab. Kemudian juga potensi dari restribusi galian C, kebersihan dan juga pemanfaatan aset daerah yang sangat tidak optimal. Ini harus diperhatikan oleh Dewan," ujar Coky kepada JURNAL METRO, Senin (23/11).
Untuk mengetahui potensi riil PAD Kab.Bogor, tambah Coky, KOMPASKN menyarankan kepada Banang DPRD untuk meminta data potensi riil dari Pemkab. Sebab estimasi pendapatan yang disampaikan Pemkab cenderung tak jelas alias terkesan asal dipatok jumlahnya. "Apa dasar perhitungan dinas penghasil dalam menentukan estimasi pendapatan itu, mana data riilnya, mana hasil uji petik (pendataan) yang telah dilakukan dan apakah data potensi itu diupdate setiap tahun? Dari data itu kita bisa tahu apa yang bisa dioptimalkan dan apa yang tidak," jelasnya.
Lebih lanjut ia menambahkan, di sektor belanja daerah, KOMPASKN meminta Dewan untuk mengantisipasi terjadinya penyusupan proyek-proyek kepentingan yang melangkahi jalur Musrenbang. Di mana terdapat proyek-proyek di bidang infrastruktur dan sarana pendidikan-kesehatan yang muncul tiba-tiba. "Belajar dari pengalaman sebelumnya, semestinya usulan proyek hasil Musrenbang menjadi prioritas. Jangan sampai muncul proyek proyek 'titipan' bernilai miliaran rupiah yang menggusur proyek usulan Musrenbang," tegas Coky.
Hal senada disampaikan oleh Direktur LSM P-Sigma H.Aminuddin, yang mengkritik banyaknya proyek infrastruktur dan sarana pendidikan yang merupakan usulan Musrenbang dan hasil kajian dinas yang tersingkir akibat masuknya proyek besar yang diduga merupakan titipan kepentingan pengusaha dan pejabat tertentu. "Kami berharap Dewan lebih teliti dan berani menolak anggaran proyek besar yang bukan hasil Musrenbang," ujarnya.
Coky dan Aminuddin juga menyoroti soal anggaran dana hibah yang diperuntukan bagi organisasi profesi dan instansi vertikal seperti TNI/Polri, Kejaksaan dan Pengadilan, yang jumlahnya mencapai puluhan miliar. Dana hibah ini jangan sampai salah peruntukannya, dan juga tak bisa diberikan secara spesifik kepada organisasi tertentu. Menurut Coky, pihaknya mendengar ada sebuah organisasi profesi yang mengajukan anggaran lebih dari Rp 2 miliar untuk kegiatan organisasinya.
"Ini sangat berbahaya, anggaran sebesar itu sepantasnya dialokasikan untuk kepentingan masyarakat luas semisal program pengentasan kemiskinan. Apa ita sebuah organisasi profesi membutuhkan dana sebanyak itu? Itu mengusik rasa keadilan masyarakat. Kami juga mengkritisi pemberian bantuan dana kepada instansi vertikal, kalau TNI/Polri ya wajarlah dengan angka proporsional, tetapi kalau pengadilan dan kejaksaan apa relevansinya?" imbuh Aminuddin.
Coky dan Aminuddin mengaku akan terus mengawal pembahasan APBD 2010 sampai ke penetapan (pengesahan). "Dalam penyelarasan nanti oleh pimpinan Dewan, kami akan mencoba ikut memberikan koreksi dengan menyampaikan data serta hasil kajian kami (koalisi LSM, Red). Kami ingin APBD 2010 mengutamakan kepentingan masyarakat luas, jangan hanya untuk menguntungkan kelompok tertentu yang pada akhirnya mengakibatkan terjadinya penyimpangan sehingga muncul kasus korupsi," tegas Coky. (Arthur)