Sabtu, 05 Desember 2009

DPRD Kab Bogor Dukung Program Kota Pendidikan di Wilayah Timur

TANJUNGSARI - Pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Bogor sangat mendukung rencana pembangunan kawasan pusat pendidikan tinggi di wilayah Kecamatan Tanjungsari. Hal itu ditunjukkan Komisi D DPRD dengan mengunjungi bakal lokasi Pusat Pendidikan yang akan dibangun tahun depan dan selesai pada 2015 mendatang, Selasa (24/11) lalu.
Sekretaris Komisi D DPRD Kabupaten Bogor, Hasan Abe, menyatakan secara prinsip Komisi D mendukung keinginan masyarakat Tanjungsari untuk mewujudkan kecamatannya menjadi Kota Pendidikan. Namun, kata dia, pihak Dewan masih membutuhkan masukan yang lebih konkret terkait persiapan sarana dan prasarana pendidikan di Tanjungsari.
“Selain sarana pendidikan, sebutan Kota Pendidikan dengan sendirinya akan terwujud bila di wilayah itu juga sudah mencerminkan nuansa pendidikan. Tapi, kami salut dengan keinginan masyarakat Tanjungsari yang sangat besar meskipun fasilitas pendidikan belum menunjang,” ungkap Hasan Abe yang juga anggota Fraksi Golkar DPRD.
Ia menambahkan, suatu kesalahan bila Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor tidak memberikan respons terhadap program Kota Pendidikan ini. “Meskipun fasilitas pendidikan di Tanjungsari belum menunjang, jadi wajar keinginan masyarakat sangat luar biasa, dan salah jika pemerintah tidak merespon aspirasi yang datang dari bawah itu,” tegasnya.
Dalam kunjungan itu, Kepala Desa Sirnarasa Kecamatan Tanjungsari Deden S. Nugraha mengharapkan Komisi D tidak setengah hati membantu masyarakat Tanjungsari untuk mewujudkan kecamatannya menjadi kota pendidikan di wilayah timur Kabupaten Bogor. “Kami tidak ingin masyarakat terus dalam kondisi tertinggal. Jadi kami sepakat dan berjuang semaksimal mungkin untuk membuat kecamatan kami memiliki ciri khas tersendiri,” kata Deden.
Sementara Camat Tanjungsari Beben Suhendar menegaskan perubahan budaya dan gaya hidup masyarakat Tanjungsari sangat penting untuk mewujudkan visi Tanjungsari menjadi Kota Pendidikan. “Bila masyarakat itu petani, mereka mereka harus menunjukan bahwa mereka petani yang terdidik, begitu juga dengan pedagang dan profesi lainnya," imbuh birokrat yang juga penggagas Jalur Puncak II di Sukamakmur itu. (Di'as)

Tidak ada komentar:

Posting Komentar