Pengusaha Ribut Rebutan Proyek Jadi Tanggungjawab Bupati

CIBINONG - Kericuhan yang sering terjadi pada saat proses pelelangan di kantor Unit Layanan Pengadaan (ULP) Sekretariat Daerah Kabupaten Bogor, dinilai banyak sebagai akibat ketidakbecusan Bupati Bogor dan jajarannya untuk melaksanakan lelang tender proyek di lingkungan Pemkab secara transparan dan adil. Bahkan, muncul sinyalemen, kericuhan yang berujung pada bentrok fisik sesama pengusaha disebabkan adanya pengkaplingan proyek-proyek besar oleh pengusaha tertentu.
Kepada JURNAL METRO saat memantau pelaksanaan lelang di ULP yang berakhir ricuh pada Jumat (13/11) lalu, aktivis Lembaga Kajian Strategis (LEKAS), Ronny Syahputra, mengatakan, terjadinya pertikaian sesama pengusaha yang berbuntut pada pengerahan massa untuk menghalang-halangi pengusaha lain untuk mendaftar tender proyek menunjukan adanya ketidakberesan dalam lelang tender proyek yang diselenggarakan oleh Pemkab. Ketidakberesan itu, kata Ronny, tak lain adalah ada pengusaha yang sudah "memesan" proyek tertentu kepada pejabat tertentu, dan kemudian berusaha mengamankan proyek yang dipesannya itu.
"Pengusaha yang sudah memesan proyek itu, berupaya mengamankan proyeknya itu dengan mengerahkan kelompok pemuda atau ormas tertentu untuk mencegah pengusaha saingannya ikut mendaftar lelang tender. Sehingga lelang proyeknya aman, tidak akan diikuti oleh pengusaha lain yang lebih bagus dan kredibel. Dalam catatan saya, setiap lelang proyek bernilai diatas Rp 500 juta sampai milyaran rupiah selalu saja terjadi kericuhan dan saling jegal," kata Ronny.
Ia menilai keributan antar pengusaha ini terjadi berkat peran pejabat Pemkab dan oknum pengusaha besar yang diduga telah menjalin kesepakatan untuk membagi-bagi proyek bernilai besar. Namun kesepakatan itu tak cukup, sehingga perlu dilakukan pengamanan pada saat lelang proyek, agar tak ada kesempatan bagi pengusaha lain yang mungkin saja mengajukan penawaran yang lebih baik ketimbang pengusaha besar kroni pengusaha.
"Saya menilai kericuhan dalam lelang ini dikarenakan adanya pengkaplingan proyek-proyek besar oleh pengusaha tertentu. Tak heran, pengusaha yang benar-benar murni ingin bersaing secara sehat dan kompetitif meradang dan akhirnya ikut-ikutan mengerahkan massa untuk membackup dirinya. Dalam hal ini, Bupati dan jajarannya harus bertanggungjawab, jangan sampai masalah rebutan proyek ini berkepanjangan," imbuhnya.
Hal senada dikatakan oleh Sekretaris Lembaga Pemantau Pembangunan Bogor (LP2B) Moh Yusuf. Dia menuding biang keladi dari kericuhan akibat rebutan proyek akibat campur tangan (intervensi) dari pengusaha besar terhadap ULP. "Inilah kalau proyek sudah diatur dibagi buat si A atau B. Lalu untuk mengamankannya, pengusaha lain yang lebih baik penawarannya dicegah ikut mendaftar supaya kesannya penawaran si pengusaha yang sudah mengkapling itu yang terbaik. Ini ngawur!" tandasnya.
Terkait hal itu, Yusuf dan Ronny mendesak kepada aparat hukum untuk turut mengawasi jalannya lelang proyek serta pelaksanaan proyek yang telah berjalan. Keduanya meyakini, dengan proses lelang tender yang telah diatur sedemikian rupa oleh pengusaha tertentu dan pejabat Pemkab, maka pelaksanaan proyeknya pun akan tak beres. "Lihat saja nanti, akan ada proyek yang kekurangan pengerjaan atau ditelantarkan pemborong," kata keduanya. (Art)