Penerima Dana PUAP di Pandeglang Diduga Dipungli

PANDEGLANG — Dari 35 kecamatan di Kabupaten Pandeglang-Banten, hanya 3 Kecamatan saja, yaitu Cibitung, Pandeglang dan Cisata, yang tidak mendapatkan bantuan dana program usaha agrobisnis pertanian (PUAP) dari pemerintah pusat. Sementara 32 kecamatan yang terdiri dari 116 Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) masing-masing menerima Rp.100 Juta. Sayangnya, bantuan tersebut ditengarai bermasalah lantaran ada oknum yang diduga mengutip jatah preman (japrem) sebesar Rp.20 Juta dari setiap kelompok.
Sebagaimana yang terjadi di Kecamatan Sumur, Ketua OKP Pemuda Pancasila (PP) Pandeglang, Drs.Aap Aptadi, mengungkapkan dirinya mendapatkan laporan dari kader PP soal adanya praktek pungli dana PUAP. "Tiga Desa di Kecamatan Sumur, yaitu Kerta Mukti, Taman Jaya, Ujung Jaya, masing-masing Gapoktan hanya menerima Rp.80 juta," demikian bunyi pesan singkat (SMS) yang dikirimkan Aap kepada JURNAL METRO beberapa hari lalu saat bertandang di Kantor Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Pandeglang.
“Namun SMS dari anak buah saya itu tidak menyebutkan siapa oknum yang meminta jatah preman tersebut, yang jelas kalau masing-masing menerima hanya Rp.80 Juta, maka si oknum itu telah menerima uang Rp.20 Juta. Coba dikalikan sekian banyak Gapoktan di wilayah itu, ratusan juta sudah dipungli? Untuk memastikan adanya dugaan pungli tersebut, sebaiknya aparat penegak hukum segera turun tangan," ujarnya.
Ditempat terpisah seorang nara sumber yang minta tidak dikorankan namanya mengutarakan bahwa dirinya pun mendapat SMS dari salah satu Ketua Gapoktan yang mengaku dirinya dan 3 rekan Ketua Gapoktan lainya dipinta oleh oknum yang mengatasnamakan wartawan dan LSM. Namun ditelusuri, ternyata wartawan atau LSM yang ada di Pandeglang tak satu pun yang menyuruh oknum tersebut untuk meminta jatah sebesar Rp.5 Juta perkelompok. Dengan demikian, si oknum tesebut diduga telah mengantongi sebesar Rp.20 Juta dari ke 4 Ketua Gapoktan tersebut.
Sementara Kepala Bidang Usaha Pertanian, Sumarna, saat dikonfirmasi mengenai hal ini diruang kerjanya, mengaku tidak tahu menahu masalah itu. Sebab dirinya tidak pernah memerintahkan kepada anak buahnya untuk meminta jatah kepada para Ketua Gapoktan. Bahkan yang lebih aneh lagi ia juga tidak mengetahui berapa seluruhnya saat ini jumlah Gapoktan yang sudah menerima realisasi dana PUAP.
"Saya belum tahu berapa jumlah gapoktan yang telah menerima dana PUAP, dan mengenai oknum yang dikabarkan meminta jatah kepada Para Gapoktan baik yang Rp.20 Juta atau yang Rp.5 Juta, sama sekali saya nggak tahu. Dan saya tidak pernah memerintahkan baik secara pribadi atau pun pada anak buah saya untuk meminta jatah kepada para Ketua Gapoktan," kilahnya.
Dilain tempat, Kepala Desa Citalahab, Hambali, mengatakan pihaknya beserta para Gapoktan akan melaporkan kepada yang berwajib jika di wilayahnya bergentayangan preman atau apa pun namanya yang mencoba memalak para ketua Gapoktan penerima dana PUAP. "Jika diwilayah saya ada preman seperti itu, akan kita gebuk, lalu diserahkan ke aparat penegak hukum," tegasnya. (Sep)