MUSCAB PD KAB BOGOR: Kader SBY di Kabupaten Bogor Kecewa pada Elit Demokrat

BOGOR - Konflik di internal DPC Partai Demokrat (PD) Kabupaten Bogor pasca deadlock Musyawarah Cabang (Muscab) ke-1 partai yang didirikan Presiden Yudhoyono itu di Wisma Bahtera, Puncak, pada tanggal 22-23 November lalu, menyisakan kekecewaan mendalam mayoritas kader partai. Mayoritas kader menuding ada oknum pengurus DPP, DPc dan PAC yang bermain api dengan menggunakan cara-cara kotor sehingga Muscab deadlock dan ditunda selama 16 hari oleh Dewan Pimpinan Pusat (DPP).
Karenanya, kader Demokrat Kabupaten Bogor mengharapkan Presiden SBY ikut peduli dan turun tangan menengahi konflik yang terjadi. Sebab bagaimanapun juga, penundaan pelaksanaan Muscab dilakukan oleh pengurus pusat yang secara sepihak menghentikan Muscab hanya karena adanya sejumlah pengurus enam PAC yang mengklaim sebagai pengurus sah. Padahal dalam verifikasi sebelum pelaksanaan Muscab, masalah administrasi PAC sudah selesai dan tak ada masalah.
Bahkan, Kubu Calon Ketua, Tubagus Nasrul Ibnu HR, yang didukung 23 PAC serta jajaran pengurus DPC PD Kab. Bogor mensinyalir ada oknum-oknum politisi di DPC dan Fraksi Demokrat di DPRD pendukung calon ketua Panji Sukmana yang terkesan banci dan tidak gentlemen karena telah berupaya menggagalkan pelaksanaan Muscab ke-1 dengan menghadirkan pengurus enam PAC tandingan yang membawa surat mandat kembar. Sehingga pelaksanaan pemilihan menjadi kacau dan ditunda secara sepihak atas perintah Ketua Umum DPP Hadi Utomo.
"Kami sangat kecewa karena pelaksanaan Muscab Demokrat kembali gagal setelah pada Muscab tahun 2007 juga gagal akibat konflik. Seharusnya seluruh kader mengutamakan persatuan dan kesatuan partai, bukannya ambisi kekuasaan dan kepentingan pribadi. Saya sendiri sebagai kader struktural partai merasa sangat malu, karena masyarakat menilai partai yang dipimpin Pak SBY ini adalah partai yang bersih dan mengedepankan etika dalam berpolitik," ujar Moch Yusuf, fungsionaris DPC Demokrat Kab.Bogor kepada JURNAL METRO, akhir pekan lalu.
Sejumlah kader lainnya menengarai buntunya pelaksanaan Muscab lebih disebabkan oleh permainan kotor yang dilakukan beberapa oknum elit partai di DPC dan Fraksi Demokrat di DPRD, tujuannya untuk menggolkan salah satu calon yang 'konon' didukung oleh Ketua Umum DPP Partai Demokrat Hadi Utomo. "Calon yang kabarnya direstui ketua umum itu kurang diterima oleh pengurus PAC lantaran tidak jelas konstribusinya, tapi ia memaksakan diri dengan berbagai cara sehingga Muscab jadi deadlock," ujar seorang pengurus DPC yang menolak disebutkan identitasnya.
Sementara itu, Menurut Ketua DPC Demokrat Kab.Bogor, Max Sopacua, sebenarnya tidak ada masalah di enam PAC yang dikabarkan memiliki kepengurusan ganda. Karena dasarnya mereka telah melakukan Musancam dan Berita Acaranya juga ada. Max juga membantah keras pernyataan Wakil Ketua DPC Demokrat Junaedi Sirait yang mengatakan adanya SK kembar. "Tidak ada SK kembar, itu tanggung jawab saya dan Sekretaris DPC PD," ujarnya.
"Kalau memang Junaedi Sirait itu kader dan politisi Demokrat, maka ia juga harus hadir sampai tuntas mengikui jalannya Muscab hingga kalau terjadi argumen-argumen yang menyangkut soal organisasi, ia juga harus ikut bertanggung jawab dan jangan lari begitu saja. Politisi macam apa seperti itu. Apalagi, ia juga tercatat seorang pengurus DPC," tambah Max yang juga pengurus DPP.
Max mengendus penundaan Muscab ke-1 sampai tanggal 16 Desember 2009 tersebut sudah direkayasa oleh oknum DPD dan DPP yang terkesan mendukung kubu Panji Sukmana. Namun demikian, Max menyatakan, Muscab lanjutan PD Kabupaten Bogor harus benar-benar dilaksanakan dan tidak boleh ada istilah carataker lagi seperti yang terjadi pada Muscab 2007 lalu. "Tidak boleh ada caretaker lagi. Kalau terjadi lagi akan sangat memalukan dan mencoreng nama baik Partai Demokrat. Harus diingat Demokrat Kabupaten Bogor berhasil menempatkan 14 anggota DPRD periode 2009-2014, karenanya Kabupaten Bogor menjadi salah satu barometer kemajuan partai," katanya. (Cok)