Bupati Bogor Didesak Evaluasi Kinerja Dinas Kesehatan

BOGOR - Kinerja Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor, khususnya Dinas Kesehatan (Dinkes), dalam pelayanan masyarakat serta penanganan masalah kesehatan dinilai tidak memenuhi harapan masyarakat luas. Hal ini terlihat dengan maraknya kasus anak gizi buruk di wilayah Kabupaten Bogor dalam satu tahun terakhir ini. Selain itu, kegagalan kinerja Dinkes Kab.Bogor terlihat pada minimnya upaya penanggulangan wabah penyakit menular dan mematikan, sehingga tak sedikit warga di pelosok Kabupaten Bogor yang mengalami sakit berkepanjangan.
Selain itu, kalangan aktivis LSM menyoroti tentang tidak optimalnya pelayanan kesehatan di wilayah pelosok, sehingga banyak warga Kab.Bogor yang bermukim di pelosok kesulitan untuk berobat. Ditambah lagi, program Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) yang tidak tersosialisasikan secara luas, dan program Jamkesda ini pun juga tak dirasakan secara merata oleh masyarakat. Hal ini terjadi akibat pihak Dinkes dianggap tidak bekerja secara maksimal dan bahkan cenderung hanya terfokus mengerjakan program pencitraan semata.
Menurut Ketua Forum Studi Layanan Publik (FSLP) Rico Pasaribu, kinerja Dinkes Kab.Bogor secara umum dapat dinilai tidak berhasil lantaran cukup banyak kasus-kasus kesehatan yang terjadi di tengah masyarakat. Seperti kasus penderita gizi buruk, tambahnya, mengalami peningkatan dengan jumlah cukup signifikan dalam setiap bulannya. Namun hal itu tidak lantas membuat Dinkes bertindak cepat dengan melakukan upaya-upaya penanggulangan yang signifikan untuk meminimalkan kasus gizi buruk.
"Hal ini terlihat di Pusat Penelitian dan Pengembangan (Puslitbang) Gizi Bogor, sedikitnya, dari akhir 2009 sampai Januari 2010, 20 anak asal Kabupaten Bogor berobat ke Puslitbang Gizi karena kekurangan gizi, ini salah satu contoh kegagalan Dinkes yang patut dicermati oleh Pak Bupati. Sebab kita tahu, bahwa Bupati Rachmat Yasin adalah sosok pemimpin yang sangat peduli dengan kesejahteraan warganya, jadi saya rasa Pak Bupati wajar untuk mengevaluasi kinerja Kepala Dinkes dan jajarannya," kata Rico kepada JURNAL METRO, Senin (8/2).
Dalam kesempatan itu, Rico juga menyoroti soal penggunaan anggaran Jamkesda yang dinilai kurang merata sehingga sangat banyak warga Kabupaten Bogor yang tidak bisa menikmati fasilitas dari pemerintah tersebut. "Anggaran Jamkesda ini mencapai miliaran rupiah, seharusnya Dinkes bisa menciptakan cara atau mekanisme yang memudahkan masyarakat, hingga ke pelosok wilayah, sehingga dapat mengakses program Jamkesda ini. Tapi saya lihat Dinkes tak mau pusing, malahan hanya menjadi penerima dan pengolah data penduduk tak mampu saja," imbuh Rico yang juga Ketua LSM KOMPASKN.
Dia menambahkan, selain program Jamkesda dan penanganan masalah kesehatan masyarakat, Dinkes juga tidak transparan dalam penyaluran dana bantuan untuk Posyandu se-Kabupaten Bogor. Sehingga tak heran, kini muncul tudingan miring tentang dugaan penyimpangan bantuan Posyandu yang telah dianggarkan pemerintah daerah. "Dari informasi masyarakat, diketahui bahwa banyak sekali Posyandu yang tak menerima bantuan dari Dinkes. Semestinya, Dinkes membuat laporan kepada publik berapa jumlah anggaran bantuan ke Posyandu dan di mana saja yang memperoleh bantuan, jangan bersikap tertutup seperti sekarang ini," ujarnya.
Terkait dengan kritik dan sorotan elemen masyarakat itu, Kepala Dinkes Tri Wahyuni yang sempat ditemui JURNAL METRO usai pelantikan pejabat di Gedung Tegar Beriman, awal pekan lalu, menolak memberikan komentar. Dia hanya meminta agar wartawan menghubungi stafnya di kantor untuk membuat jadwal pertemuan dengan dirinya. "Nanti saja ya, saya sibuk. Atur saja jadwal wawancara dengan sekretaris saya," katanya sambil melenggang pergi. (Art/Dav)