SBY Alami Publik Phobia

JAKARTA - Langkah Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mengumpulkan sejumlah pejabat lembaga tinggi negara di Istana Bogor, Jumat (22/1) lalu, dinilai sebagai salah satu cerminan ketakutan presiden. Dalam pertemuan itu, hadir Ketua MPR Taufik Kiemas, Ketua DPR Marzuki Alie, Ketua DPD Irman Gusman, Ketua Mahkamah Agung Harifin A Tumpa, Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD, pimpinan Komisi Yudisial, dan Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Hadi Purnomo.
"Dia (SBY, Red) mengalami public phobia atau ketakutan publik," ujar pengajar politik Universitas Indonesia politik Boni Hargens saat dihubungi wartawan, (Jumat 22/1) lalu. Dalam pertemuan para pimpinan lembaga negara itu, dibahas sejumlah isu krusial, diantaranya soal pemakzulan presiden dan wakil presiden, perkembangan kasus Bank Century, Pemilu 2014 dan sebagainya.
Menariknya, usai pertemuan SBY melontarkan pernyataan bahwa sistem yang dianut Indonesia adalah presidensil bukan parlementer. Jadi, tidak mungkin ada mosi tidak percaya dari parlemen untuk menggembosi kabinet. Boni juga menilai langkah presiden tersebut merupakah gerakan antisipasi. "Dia mencoba mengamankan diri dengan merapatkan barisan ke lembaga tinggi negara," kata dia.
Menurut Boni, Presiden sudah menyiapkan kuda-kuda untuk mengamankan diri menghadapi tanggal 28 Januari nanti. "Apapun yang terjadi nanti semua (pemakzulan) kembali ke Mahkamah Konstitusi, jadi SBY berlindung di bawah itu," ujarnya.
Sementara itu, Ketua Mahkamah Konstitusi, Mahfud MD, mengakui masalah pemakzulan juga dibahas dalam pertemuan dengan Presiden SBY di Istana Bogor. Namun pembahasan pemakzulan itu tidak dibahas secara spesifik. Hanya sekilas, Impeachment (pemakzulan) hanya bagian kecil dari diskusi kami," kata Mahfud MD saat dihubungi wartawan di Jakarta.
Lebih lanjut Mahfud menjelaskan, dalam perbincangan tersebut, pemakzulan agar didudukkan pada kerangka pasal 7 Undang-undang 1945 yang berisi tentang masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden. Mahfud menjelaskan, ada 13 permasalahan yang dibahas dalam pertemuan tersebut. Namun, secara umum pertemuan itu hanya sebagai ajang tukar pikiran antar pimpinan lembaga tinggi negara saja.
"Hanya bertukar informasi, tidak masuk ke arena spesifik masing-masing lembaga," jelas Mahfud seraya menegaskan forum tersebut bukan untuk mengatur taktik atau keepakatan politik. "Ini murni untuk sinergitas dan kemaslahatan," tambahnya. (Cok)