Terindikasi Bermasalah, Bupati Harus Perhatikan Pengelolaan Bansos

CIBINONG - Bantuan sosial (Bansos) yang dialokasikan pemerintah pusat dan provinsi untuk Kabupaten Bogor dinilai sejumlah kalangan tidak tepat sasaran dan kurang efektif untuk mengatasi berbagai persoalan sosial di wilayah Kab.Bogor. Hal itu terlihat dari tiadanya transparansi dalam pengelolaan anggaran bansos dan minimnya informasi tentang penyelenggaraan program-program yang dilaksanakan Bagian Sosial Sekretariat Daerah dan Dinas Tenaga Kerja dan Sosial.
Menurut Ketua LSM KOMPAK, Sunandar, pihaknya juga mengacu pada hasil monitoring Indonesian Corruption Watch (ICW) atas penggunaan dana bansos yang terindikasi digunakan untuk kepentingan politik kelompok dan organisasi tertentu. "Saya pun melihatnya demikian yang terjadi di Kabupaten Bogor. Sebab pihak Pemkab Bogor tidak transparan dalam penyaluran bansos," kata Sunandar kepada JURNAL METRO akhir pekan lalu.
Ditambahkan olehnya, program-program yang dilaksanakan Bagian Sosial Setda dan Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Sosial (Disnakertransos) pun saya nilai kurang efektif dan tidak menyentuh kepentingan masyarakat luas. Untuk itu, saya mengharapkan aparat hukum bersama LSM turut mengawasi pengelolaan anggaran bansos tersebut. Dan saya pun mengharapkan sosialisasi dari Pemkab Bogor terkait bansos ini," ujarnya.
Sunandar juga mencurigai adanya organisasi, yayasan dan pihak-pihak yang itu-itu saja yang menerima dana bansos. Tak cuma itu, ada pula semacam pilih kasih dalam pengalokasian besar kecilnya dana yang diberikan kepada tiap-tiap pemohon bansos. "Sebab kenyataannya, ada LSM yang menerima dana dalam jumlah besar namun tak jelas kegiatannya, sebaiknya pengelola dana bansos ini mempublikasikan siapa saja penerima bansos dan apa saja kegiatannya," tegas Sunandar.
Dalam kaitan itu, Koordinator Divisi Investigasi LSM Komisi Pemantau Aset dan Keuangan Negara (KOMPASKN) wilayah Bogor Raya, Coky LDP, menyarankan kepada Bupati Rachmat Yasin agar benar-benar memperhatikan pengelolaan dana bansos dan juga penyelenggaraan kegiatan-kegiatan sosial yang dilaksanakan oleh Bagian Sosial dan Disnakertransos. Sebab kini muncul beragam masalah yang mengarah pada indikasi penyimpangan dalam penyaluran dana bansos.
"Kita berharap agar penggunaan dana bansos ini tepat sasaran dan benar-benar menyentuh kepentingan masyarakat luas, khususnya untuk dapat memberdayakan masyarakat untuk menjadi produktif. Kasus pengadaan Sapi untuk kalangan dewan dan kelompok masyarakat pada Hari Raya Idul Adha Desember 2009 lalu semestinya dapat dijadikan pengalaman yang berharga, jangan sampai anak buah yang berbuat jelek namun kepala daerah yang disalahkan," imbuh Coky. (Arthur)