Mantan Wakil Presiden Buka-Bukaan Soal Bank Century

JAKARTA — Mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla mengaku siap dipanggil oleh Pansus Hak Angket Pengusutan Kasus Bank Century DPR RI pekan depan. Bahkan, mantan Ketua Umum DPP Partai Golkar yang juga bekas Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat di era Presiden Megawati ini berjanji akan membuka seterang-terangnya pengetahuan dan pengalamannya soal penyelamatan Bank Century.
Kalla menegaskan, bahwa kalau SBY mau buka terang-terangan, maka dirinya akan mebuka terang-terangan soal kasus ini. "Kalau SBY mau buka terang-terangan ya kita akan buka terang-terangan," ungkapnya dalam "Seminar Nasional Hanura" di Hotel Grand Sahid Jakarta, Jumat (8/1/2010) lalu.
Kalla mengaku tetap pada perkataan-perkataan sebelumnya bahwa Bank Century bukanlah bank gagal berdampak sistemik. Menurutnya, Bank Century gagal bukan karena krisis, tetapi karena "dirampok" oleh pengelolanya, yaitu Robert Tantular.
Keterangan Kalla itu tentu memaksa publik berpikir bahwa ada pejabat pemerintah dan Bank Indonesia yang berbohong atas kondisi bank tersebut. Pasalnya, mantan Gubernur BI Boediono, Menkeu Sri Mulyani, dan sejumlah petinggi BI mengatakan bahwa Bank Century pantas dikategorikan bank gagal berdampak sistemik.
Konglomerat pemilik kelompok usaha grup Kalla ini menjadi salah satu saksi kunci dalam penuntasan kasus Bank Century. Keterangannya paling ditunggu-tunggu, terutama oleh Pansus Hak Angket Pengusutan Kasus Bank Century DPR RI pekan depan, setelah sejumlah keterangan dari para pejabat Bank Indonesia disuguhkan ke depan publik.
Kalla berpendapat, sejak awal dirinya berpendapat bank ini tak dapat dikategorikan bank gagal berdampak sistemik. "Kalau masuk perkara UU, ini masalah perampokan. Ini (Bank Century) gagal bukan karena krisis, tapi (jadinya) bantu perampok," katanya. "Iya, bahwa kita dikibuli. Saya sudah suruh tangkap (Robert Tantular). Jelas-jelas merampok, tapi (malah) dianggap sistemik," tambahnya.
Menurut Kalla, kasus Bank Century merupakan kasus tertinggi dalam sejarah kasus perbankan di Republik Indonesia karena sudah melibatkan penyelidikan di hampir semua lembaga negara, yaitu Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Polri, hingga Pansus DPR RI. "Di atasnya cuma Tuhan," kata Kalla setengah berseloroh.
Untuk penyelesaian di tingkat politik dan hukum, Kalla mengajak setiap pihak bersabar menanti kinerja masing-masing lembaga. "Kita harap yang adil untuk bangsa ini," tegas pria terkaya di Sulawesi Selatan ini seraya melemparkan senyum khasnya. (Cok)