SBY Harus Berani Tanggung Jawab Soal Skandal Century

JAKARTA - Mantan Anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) Adnan Buyung Nasution mengatakan, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono harus berani menyatakan bahwa bailout Bank Century adalah tanggung jawabnya jika ia merasa kebijakan itu adalah murni dan bersih. Namun pengambilalihan tanggung jawab Bank Century oleh Presiden, harus disertai pula dengan penegasan Presiden Yudhoyono atas segala tuduhan tersebut.
"Yaitu, bahwa dirinya sebagai pribadi maupun sebagai Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat sama sekali tidak mendapatkan sepeser pun dana dari kebijakan pemerintah menalangi Bank Century," tandas Adnan Buyung, saat ditanya Kompas, Sabtu (16/1) lalu di Jakarta. Menurut Adnan Buyung, penegasan Presiden itu akan menampikkan kecurigaan masyarakat dan pihak-pihak lain terkait Bank Century.
Dengan demikian, pemerintah tidak dicari-cari lagi kesalahannya. "Penegasan itu sangat penting untuk meyakinkan tidak adanya permainan dalam bailout. Apakah itu untuk kemenangan Demokrat dalam Pemilu Legislatif maupun dipakai untuk memenangkan dirinya dalam Pemilihan Presiden bersama Boediono," tambahnya.
Dikatakan Adnan Buyung, apabila Presiden Yudhoyono sudah mengambilalih tanggung jawab itu, dan Pansus DPR memang tidak memiliki bukti, petunjuk dan indikasi yang kuat terjadinya kejahatan di balik kebijakan itu, maka Pansus DPR sebaiknya berhenti dan menyerahkan mandatnya ke Sidang Paripurna DPR.
"Sebaliknya, bilamana memang KPK benar-benar memiliki bukti, petunjuk dan indikasi yang kuat di balik kebijakan bailout Bank Century terdapat adanya kejahatan dan persengkongkolan yang merugikan negara dan menguntungkan pihak-pihak tertentu, biarkan KPK terus melanjutkan penyelidikan dan penyidikan perkara tindak pidana itu secara tuntas dengan cara bekerja keras. Pimpinan KPK memiliki 'utang' kepada rakyat untuk mengungkapkan kasus tersebut seterang-terangnya," ujarnya.
Selanjutnya, kata Adnan Buyung, sambil menunggu KPK berjalan, biarkan pemerintah bekerja kembali dan jangan diganggu sampai lima tahun yang akan datang. Apalagi jika memang hasil penyelidikan dan penyidikan KPK tidak membuahkan hasil apa-apa.
Presiden Defensif
Sikap Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang terkesan defensif dalam kasus dana talangan Bank Century menurut beberapa pengamat ekonomi dan politik justru merugikan dirinya sendiri. Pengamat politik Burhanuddin Muhtadi meminta agar Presiden segera menyelesaikan masalah ini dengan tegas. "Jangan terlihat seolah-olah cuci tangan," ujarnya dalam sebuah diskusi di Restoran Warung Daun Jakarta, Sabtu (16/01).
Burhanuddin menilai selama ini Yudhoyono mengesankan ingin melokalisir masalah ini pada Menteri Keungan Sri Mulyani dan Wakil Presiden Boediono saja. Itu terlihat jelas dari sikap definsifnya dalam mengikuti masalah ini. Padahal, keinginan melokalisasi ini, lanjut dia, malah akan merugikannya sendiri. "Bahkan bukan dia saja (Yudhoyono) tapi juga pemerintahan yang dia pimpin," ujarnya.
Seharusnya, kata Burhanuddin, Presiden menjelaskan saja dengan tegas apa yang sebenarnya terjadi dalam kasus ini. "Jelaskan semua dengan tegas, biar masyarakat yang menilai. Toh SBY dipilih 60 persen rakyat, optimistis saja bahwa rakyat akan percaya pada penjelasannya," ujarnya.
Mantan Menteri Koordinator Ekonomi era Presiden Abdurrahman Wahid, Rizal Ramli, menyampaikan hal yang sama. Dia mengatakan jika Yudhoyono bersikukuh diam dan melindungi anak buahnya (Boediono dan Sri Mulyani), maka Presiden sendiri yang akan terkena getahnya. "Kalau SBY ingin melindungi pejabat-pejabatnya (Sri Mulyani dan Boediono), dia yang akan kena getahnya," kata Rizal di tempat yang sama. Rizal menyarankan agar Menteri Keungan Sri Mulyani dan Wakil Presiden Boediono segera dinonaktifkan.
Senada dengan Rizal, pengamat ekonomi Christianto Wibisono mengatakan seharusnya Presiden segera mengambil alih pertanggungjawaban kasus ini. Selama ini, lanjut dia, kesannya Yudhoyono hanya ingin mengikuti rambu-rambu dan konstitusi. "Tapi suatu saat harus ada keputusan bahwa ada yang bertanggung jawab secara sistem presidensial," ujarnya. Kristianto tidak menyarankan penonaktifan Sri Mulyani maupun Boediono. Dia hanya menuntut Yudhoyono segera menyelesaikan masalah ini. (Cok)