Skandal Century Rusak Koalisi?

JAKARTA - Isu teranyar kasus skandal Bank Century adalah kesimpulan PKS (Partai Keadilan Sejahtera) bahwa skandal itu bukan sekedar kejahatan perbankan semata, tetapi merupakan kejahatan terorganisasi dengan target membobol keuangan negara dan dilakukan dengan cara yang sangat 'lihai'. Sebagian anggota Pansus dari Fraksi Golkar juga mengutarakan hal senada dengan PKS.
Menurut Strategic Indonesia dalam siaran pers yang diterima wartawan di Jakarta, Sabtu (5/2) lalu, drama yang disuguhkan para pengambil keputusan banyak mendukung kesimpulan PKS tersebut. Misalnya dari Jusuf Kalla, yang sebagai Wakil Presiden dan menjabat sebagai 'Presiden' karena Presiden Susilo Bambang Yudhoyoni berhalangan, pemberitahuan yang hanya lewat sms, hingga saling tuding dan 'saling lupa' ikut menguatkan simpulan tersebut.
Isu disiapkannya pengganti Wakil Presiden Boediono dari unsur partai ikut memanaskan publik politik Indonesia. Selain itu, adanya ancaman perombakan (reshuffle) kabinet, karena koalisi partai yang mendukung SBY terguncang habis-habisan.
Selanjutnya, penyelidikan yang dilakukan di tingkat Pansus DPR RI adalah penyelidikan politik. Tampaknya masing-masing menggunakan 'kartu kepentingan politik' untuk menangani kasus ini. Bukan hanya kelompok pendukung penuntasan skandal Century yang memainkan 'kartu politik' tetapi juga kubu Partai Demokrat. "Jika semua kelompok memainkan kartu politik yang sama, akan seperti apakah gerangan hasil akhir dari Pansus Angket Skandal Century?" kata Audy Wuisang, program director Strategic Indonesia.
Pertama, kata dia, terdapat kesan bahwa demokrasi tersandera oleh Partai Politik karena kompromi politik tersedia dibalik garangnya perdebatan di Pansus. Golkar dan PKS yang disebut-sebut posisinya sangat menentukan hasil akhir, masih belum mencerminkan pandangan akhir. PKS kukuh menyebut adanya 'kejahatan terorganisasi' sementara Golkar belum bersikap, hal ini memperburam arah penuntasan skandal Century.
Kedua, sosialisasi reshuffle dari Partai Demokrat menunjukkan partai berkuasa tersebut semakin tidak senang dengan sikap kawan-kawan koalisinya. Hitung-hitungan politik menunjukkan ancaman reshuffle selalu ampuh untuk menarik kembali dukungan politik Partai Koalisi. Terlebih, jika jalan panjang memperkarakan Skandal Century tidak menunjukkan jalan singkat. "Jika kompromi memang tercapai dengan hasil 'semua senang', aksi dramatis dan theatrical di Pansus Angket Skandal Century hanya akan dikenang sebagai 'kegenitan politik'," ujarnya.
Ketiga, dia melanjutkan, simpulan PKS menandakan ada kesalahan kronis dalam penanganan Skandal Bank Century. Jika ancaman reshuffle sudah mengemuka, sulit mengharapkan koalisi oposisi yang dipimpin PDIP dapat membuka kasus Bank Century secara 'terang benderang'. "Ancaman reshuflle yang dikeluarkan Partai Demokrat terlampau ampuh untuk dilawan, sementara keuntungan politik dari pengungkapan skandal century tidaklah jelas," kata Audy.
Karena pertimbangan itu, Audy mengaku sulit memprediksi apakah rekomendasi Pansus Angket Bank Century akan menjadi entry point penuntasan kasus Century secara komprehensif. Bahkan, simpulan PKS sendiri pun akan mengambang dan sulit dibuktikan kelak. "Sekali lagi, Indonesia kehilangan momentum pembaharuan karena celah di Pansus tidak dimanfaatkan secara optimal," tuturnya. (Ric)